KPU Mojokerto segera Tarik APK Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nisa-Syah

Senin, 16 November 2015

beritametro.co.id MOJOKERTO (BM) – KPU Kabupaten Mojokerto segera mengganti ratusan baliho berukuran jumbo dan spanduk bergambar paslon Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) yang terlanjur terpasang di 18 kecamatan. Ini dilakukan setelah KPU setempat mencoret paslon yang diusung PKB, PPP, PBB dan Hanura tersebut.

 

 

 

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Pokja Kampanye dan Sosialisasi, Achmad Arif mengatakan, pihaknya akan segera menarik ratusan spanduk bergambar Nisa-Syah yang terpasang di pedesaan. Sebab, desain spanduk dibuat per pasangan calon.

 

Namun alat peraga kampanye (APK) berupa baliho yang membuat dilema. Pasalnya, baliho berukuran 4x6 meter yang sudah dipasang di 18 kecamatan itu mencantumkan gambar tiga pasangan calon sekaligus, termasuk Nisa-Syah.

 

"Kami belum bisa mengatakan apakah akan diganti dengan yang baru atau gambar Nisa-Syah ditutupi. Kami akan koordinasi dengan Panwaslu terkait hal itu," kata Arif, Minggu (15/11).

 

Dia menuturkan, dilema itu terkait dengan anggaran pengadaan baliho jika memang harus diganti dengan yang baru. Pihaknya mengaku belum menghitung ketersediaan anggaran untuk mencetak baliho dengan dua paslon. Biaya pembuatan baliho tersebut sekitar Rp 250.000 per lembarnya.

 

"Kalaupun harus mengganti sebenarnya tak banyak biayanya. Namun, kami belum menghitung estimasi biayanya," pungkasnya.

Sementara pasca putusan tetap sengketa Tata Usaha Negara (TUN), KPU RI mengecek tahapan Pilkada Kabupaten Mojokerto. Komisioner KPU RI, Arif Budiman mendatangi KPU Mojokerto dan menemui komisioner serta sekretaris.

 

“Karena Mojokerto baru saja mendapat perintah MA, kami juga monitoring bagaimana mereka melaksanakan keputusan MA dan tadi malam mereka sudah pleno melaksanakan putusan MA,” kata Arif didampingi Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito.

 

Selain itu, KPU Pusat juga mengecek kesiapan logistik Pilkada setempat. “Seluruh logistik Pilkada Kabupaten Mojokerto sudah siap kecuali surat suara dan formulir,” katanya. 

 

Arif mengatakan belum dicetaknya surat suara dan formulir rekapitulasi suara untuk Pilkada Mojokerto karena menunggu putusan hukum tetap atas sengketa TUN. “Surat suara dan formulir memang belum dicetak karena harus mencantumkan pasangan calon,” katanya.

 

Terkait pengamanan, Kapolres AKBP Budhi Herdi Susianto menyatakan Pilkada Mojokerto mendapat atensi khusus. “Dalam Rakornas Pilkada, presiden berpesan khusus pada Kapolri dan Kapolda. Presiden menitipkan Pilkada Mojokerto ke Kapolri dan Kapolda agar berjalan aman,” ujarnya.(gie/rdl)