Dari Gempolkerep - Bulan Oktober hingga Desember menjadi bulan yang sibuk untuk Pemerintahan Desa, khususnya di tahun 2018 ini. Hal ini disebabkan belum terselesaikannya perjalanan anggaran tahun 2018, dan tuntutan untuk menyelesaikan proses perencanaan dan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2019 dimana regulasi untuk pengelolaan keuangan desa tahun 2019 telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki, memaksimalkan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 dan selanjutnya.
Keluarnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi garis start baru yang memaksa Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya untuk lebih serius dalam hal belajar, meningkatkan kapasitas dan kinerja demi lancar dan suksesnya visi dan misi pembangunan yang ditargetkan. Dan juga meminimalisasi hingga memusnahkan kesalahan penggunaan anggaran di tahun depan yang secara otomatis akan juga meminimalisasi kesalahan sasaran anggaran dana yang sudah direncanakan dan dianggarkan.
Aplikasi Siskeudes, aplikasi yang ditujukan untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan desa inipun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut terkendala oleh penguasaan proses input, edit dan eksekusi oleh operator siskeudesnya sendiri dan juga kebijakan Pemerintah desa yang kadang masih tidak mudah untuk diimplementasikan ke dalam aplikasi. Mungkin juga karena masih kurangnya pemahaman Pemerintah Desa tentang regulasi, pedoman dan tata cara pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang berlaku, baik proses manualnya maupun proses dalam sistem aplikasi siskeudesnya.
Bulan September adalah batas akhir ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan bulan Oktober ini, Desa seharusnya sudah mesuk ke tahap perencanaan APBDesa. Bagaimana Prosesnya, simak di postingan selanjutnya...!
Bersambung di postingan selanjutnya...
Tidak ada komentar:
Write komentar