27 September 2017

Rita Widyasari, Bupati Kukar Jadi Tersangka KPK




Dari Gempolkerep - Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Selasa (26/9/2017), Rita dilantik sebagai Bupati Kukar pada 17 Februari 2016. Masa jabatan ini merupakan periode kedua Rita menjadi Bupati Kutai Kartanegara. Rita adalah politikus Partai Golkar. Pada Oktober 2016, Rita dilantik sebagai Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur oleh Ketum Golkar Setya Novanto.


Rita terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 2015. Saat itu harta kekayaannya tercatat sekitar Rp 236 miliar dan USD 138 ribu. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, Selasa (26/9/2017), KPK melakukan penggeledahan di Kantor Bupati cantik ini.



"Saya jelaskan saja, bahwa Ibu Rita itu ditetapkan sebagai Tersangka betul, tapi bukan OTT," kata Laode M Syarif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017). Namun Syarif enggan menjelaskan kasus yang menjerat Rita. Dia hanya menyebut akan ada konferensi pers terkait dengan itu.

Rita Widyasari sendiri adalah putri mantan Bupati Kukar Syaukani Hasan Rais (almarhum), terpidana kasus korupsi. Rita Widyasari juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara dan Ketua Partai Golongan Karya setempat.



Syaukani, 18 Desember 2006 ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Ayah Rita Widyasari saat itu terjerat kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Loa Kulu yang diduga merugikan negara sebesar Rp 15,36 miliar. Pada 14 Desember 2007, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Bupati Kukar non-aktif saat itu, Syaukani, terbukti menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat.

Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keppres pada 15 Agustus 2010 tentang Pemberian Pengampunan atau Grasi kepada Syaukani Hassan Rais.

Baca juga :

Tidak ada komentar:
Write komentar

Keuangan Desa | Fase Perencanaan dan Penganggaran Untuk Tahun 2019

Dari Gempolkerep - Bulan Oktober hingga Desember menjadi bulan yang sibuk untuk Pemerintahan Desa, khususnya di tahun 2018 ini. Hal ini...