Tampilkan postingan dengan label Wakil Bupati. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Wakil Bupati. Tampilkan semua postingan

11 Desember 2015

69,67 % Warga Gempolkerep Hadir Nyoblos, Pilkada Kabupaten Mojokerto

Dari Gempolkerep, Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mojokerto, khususnya di Desa Gempolkerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto berjalan damai dan lancar. Tapi ada satu catatan yang perlu diperhatikan, dari 5 TPS yang tersebar di Desa Gempolkerep, tercatat hanya 69,67 % dari jumlah DPT + DPTb 1 + DPTb 2, warga Gempolkerep yang hadir nyoblos di pelaksanaan Pilkada kemarin tanggal 09 Desember 2015.  Sebagaimana tercatat DPT Desa Gempolkerep sebanyak 2746 pemilih ditambah DPTb 1 sebanyak 1 pemilih, kemudian ditambah lagi DPTb 2 sebanyak 3 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 1 pemilih dan TPS 5 2 pemilih, maka total pemilih keseluruhan sebanyak 2750 pemilih. Dari total tersebut, sejumlah 1916 pemilih menggunakan hak pilih mereka.

Pasangan Calon Nomer 2 mendominasi perolehan suara dengan 1069 suara dan Paslon nomer 3 hanya memperoleh 505 suara, 342 suara dinyatakan tidak sah. Hasil tersebut bukanlah hal yang utama yang memuaskan PPS Desa Gempolkerep, ada hal yang lebih penting dari hasil tersebut dan lebih memuaskan, yaitu perjalanan pelaksanaan pemungutan suara yang bisa dibilang sangat lancar walaupun Ketua KPPS beserta Anggota KPPS yang bertugas di 5 TPS Desa Gempolkerep itu merupakan wajah-wajah baru. Kebanyakan dari mereka adalah warga yang baru pertama kali bertugas menjadi KPPS.

Kelancaran pelaksanaan Pilkada Mojokerto yang berlangsung di Desa Gempolkerep juga sangat melegakan Ketua PPS setempat yang juga merupakan pengalaman pertama menjadi Panitia Pemungutan Suara baginya. Moment ini juga membuktikan bahwa masih banyak warga yang punya potensi untuk menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintahan, terutama kegiatan-kegiatan yang berskala desa. Kekhawatiran akan terganjalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan pelaksana yang masih baru dan belum berpengalaman telah terbantahkan dengan hasil Pilkada ini. Jika berkaca dari prosentase kehadiran warga untuk menggunakan hak pilihnya yang hanya 69,67 %, itu tidak menjadi tanggung jawab mutlak penyelenggara di tingkat desa, karena baik PPS maupun KPPS sudah melaksanakan sosialisasi Pilkada dengan maksimal. bahkan H-1, sore hari selepas sholat ashar, PPS setempat menyempatkan diri untuk melakukan sosialisasi lagi dengan cara berkeliling Desa menggunakan Viar yang dilengkapi soundsystem untuk menghimbau seluruh warga Desa Gempolkerep yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang dikehendaki.


16 November 2015

KPU Mojokerto segera Tarik APK Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nisa-Syah

Senin, 16 November 2015
beritametro.co.id MOJOKERTO (BM) – KPU Kabupaten Mojokerto segera mengganti ratusan baliho berukuran jumbo dan spanduk bergambar paslon Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) yang terlanjur terpasang di 18 kecamatan. Ini dilakukan setelah KPU setempat mencoret paslon yang diusung PKB, PPP, PBB dan Hanura tersebut.
 
 
 
Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Pokja Kampanye dan Sosialisasi, Achmad Arif mengatakan, pihaknya akan segera menarik ratusan spanduk bergambar Nisa-Syah yang terpasang di pedesaan. Sebab, desain spanduk dibuat per pasangan calon.
 
Namun alat peraga kampanye (APK) berupa baliho yang membuat dilema. Pasalnya, baliho berukuran 4x6 meter yang sudah dipasang di 18 kecamatan itu mencantumkan gambar tiga pasangan calon sekaligus, termasuk Nisa-Syah.
 
"Kami belum bisa mengatakan apakah akan diganti dengan yang baru atau gambar Nisa-Syah ditutupi. Kami akan koordinasi dengan Panwaslu terkait hal itu," kata Arif, Minggu (15/11).
 
Dia menuturkan, dilema itu terkait dengan anggaran pengadaan baliho jika memang harus diganti dengan yang baru. Pihaknya mengaku belum menghitung ketersediaan anggaran untuk mencetak baliho dengan dua paslon. Biaya pembuatan baliho tersebut sekitar Rp 250.000 per lembarnya.
 
"Kalaupun harus mengganti sebenarnya tak banyak biayanya. Namun, kami belum menghitung estimasi biayanya," pungkasnya.
Sementara pasca putusan tetap sengketa Tata Usaha Negara (TUN), KPU RI mengecek tahapan Pilkada Kabupaten Mojokerto. Komisioner KPU RI, Arif Budiman mendatangi KPU Mojokerto dan menemui komisioner serta sekretaris.
 
“Karena Mojokerto baru saja mendapat perintah MA, kami juga monitoring bagaimana mereka melaksanakan keputusan MA dan tadi malam mereka sudah pleno melaksanakan putusan MA,” kata Arif didampingi Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito.
 
Selain itu, KPU Pusat juga mengecek kesiapan logistik Pilkada setempat. “Seluruh logistik Pilkada Kabupaten Mojokerto sudah siap kecuali surat suara dan formulir,” katanya. 
 
Arif mengatakan belum dicetaknya surat suara dan formulir rekapitulasi suara untuk Pilkada Mojokerto karena menunggu putusan hukum tetap atas sengketa TUN. “Surat suara dan formulir memang belum dicetak karena harus mencantumkan pasangan calon,” katanya.
 
Terkait pengamanan, Kapolres AKBP Budhi Herdi Susianto menyatakan Pilkada Mojokerto mendapat atensi khusus. “Dalam Rakornas Pilkada, presiden berpesan khusus pada Kapolri dan Kapolda. Presiden menitipkan Pilkada Mojokerto ke Kapolri dan Kapolda agar berjalan aman,” ujarnya.(gie/rdl)

14 November 2015

Massa Nisa Akhirnya Menggelar Do'a Di Pinggir Jalan Alon-alon Mojokerto


MOJOKERTO (BM) – Massa pendukung calon bupati dan wakil bupati yang terancam dicoret, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Arif), turun jalan Jumat (13/11). Mereka menggelar istighotsah di Alun-alun Kota Mojokerto tepat di depan gedung DPRD Kabupaten usai salat Jumat. 
Sebenarnya massa sempat berniat menutup akses jalan alun-alun namun dilarang polisi. Massa akhirnya diarahkan duduk di pinggir jalan. Massa yang terdiri dari ratusan santri dan simpatisan Nisa-Arif membaca shalawat sambil sesekali menyuasakan aspirasi menolak putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan KPU mencoret Nisa-Arif.
 
 
Kendati nyaris tidak ada gejolak, namun puluhan aparat kepolisian yang dibcak up personil Brimob Polda Jatim dan unsur TNI tetap bersiaga. Petugas Satpol PP dibantu kepolisian juga memeriksa setiap orang yang akan masuk ke gedung DPRD yang satu kawasan dengan kantor Pemkab Mojokerto. Aparat tidak ingin peristiwa saat Pilkada 2010 terulang dimana massa salah satu calon yang tidak lolos membakar puluhan mobil dinas.
 
Sementara di dalam gedung DPRD Mojokerto, sejumlah simpatisan dan relawan pendukung Nisa-Arif berdialog dengan Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD. Pertemuan yang semula akan menghadirkan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), KPU, Panwas Pilkada setempat gagal karena seluruh Komisioner KPU Mojokerto masih berada di Jakarta berkonsultasi dengan KPU Pusat.
“Karena seluruh Komisioner KPU masih di Jakarta, kami enggak jadi mengundang dan akan kami usahakan secepatnya setelah KPU datang,” kata Ketua Komisi Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Mojokerto Edy Susanto.
 
Edy mengatakan pihaknya akan berkordinasi dengan pimpinan DPRD untuk mengagendakan pertemuan antara Forpimda, KPU, Panwas Pilkada, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). “Salah satu simpatisan Nisa-Arif, Sugiantoro, mengingatkan dampak negatif akibat putusan MA dalam sengketa Pilkada Kabupaten Mojokerto. “Kami bukannya memprovokasi tapi perlu diingat dampaknya ketika salah satu calon dicoret,” katanya. Ia berharap ada sikap dari Forpimda dan KPU atas masalah ini.
 
MA memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto membatalkan berita acara dan surat keputusan penetapan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto dalam Pilkada 2015 dan menerbitkan berita acara dan surat keputusan baru dengan mencoret pasangan Nisa-Arif.
Perintah itu merupakan amar putusan dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan calon petahana, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi. Mustofa menggugat surat keputusan KPU Mojokerto karena Nisa-Arif dianggap memalsu surat dukungan DPP PPP pimpinan Djan Farid. (gie/epe)

Mojokerto Memanas, Terkait Perintah MA Mencoret Salah Satu Paslon

TEMPO.CO, Mojokerto–Ratusan pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Arif) menggelar istighosah di Alun-alun Kota Mojokerto, Jumat, 13 November 2015.

Massa sempat akan menutup akses Jalan Alun-Alun namun dilarang oleh polisi. Selanjutnya mereka diarahkan duduk di tepi jalan sembari melantunkan bacaan-bacaan salawat. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menolak putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto mencoret Nisa-Arif.

Unjuk rasa itu dijaga ketat puluhan polisi dan tentara. Polisi dan polisi pamong praja  juga memeriksa setiap tamu yang hendak memasuki kantor DPRD Mojokerto. Gedung Dewan itu berada dalam satu kawasan dengan kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dipakai tempat unjuk rasa. Aparat tidak ingin kecolongan seperti 2010. Saat itu massa pendukung salah satu calon yang tak lolos mengamuk dan membakar puluhan mobil dinas di pelataran gedung Dewan.

Di dalam Gedung Dewan, perwakilan relawan Nisa-Arif berdialog dengan Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD. Namun pertemuan yang semula juga akan menghadirkan Forum Pimpinan Daerah, KPU, Panwas Pilkada itu gagal digelar. Sebab seluruh Komisioner KPU Mojokerto masih berada di Jakarta untuk berkonsultasi dengan KPU Pusat.

“Karena seluruh Komisioner KPU masih di Jakarta, kami enggak jadi mengundang dan akan kami usahakan secepatnya setelah KPU datang,” ujar Ketua Komisi Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Mojokerto Edy Susanto.

Edy mengatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk mengagendakan pertemuan antara Forpimda, KPU, Panwas Pilkada, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Salah satu simpatisan Nisa-Arif, Sugiantoro, berujar putusan Mahkamah Agung bisa berdampak negatif pada pelaksanaan pilkada. “Kami bukannya memprovokasi, tapi perlu diingat dampaknya ketika salah satu calon dicoret,” katanya.

KLIK DI SINI DULU

Sebelumnya Mahkamah Agung memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto membatalkan berita acara dan surat keputusan penetapan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto dalam Pilkada 2015. Mahkamah meminta KPU menerbitkan berita acara dan surat keputusan baru dengan mencoret pasangan Nisa-Arif.

Perintah itu merupakan amar putusan dalam perkara Tata Usaha Negara  yang diajukan calon bupati inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi. Mustofa menggugat surat keputusan KPU Mojokerto karena Nisa-Arif dianggap memalsu surat dukungan DPP PPP pimpinan Djan Faridz.

ISHOMUDDIN

KLIK DI SINI JUGA BOLEH

Keuangan Desa | Fase Perencanaan dan Penganggaran Untuk Tahun 2019

Dari Gempolkerep - Bulan Oktober hingga Desember menjadi bulan yang sibuk untuk Pemerintahan Desa, khususnya di tahun 2018 ini. Hal ini...