69,67 % Warga Gempolkerep Hadir Nyoblos, Pilkada Kabupaten Mojokerto

69,67 % Warga Gempolkerep Hadir Nyoblos, Pilkada Kabupaten Mojokerto

warga Dedi   12/11/2015 03:18:00 AM

Dari Gempolkerep, Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mojokerto, khususnya di Desa Gempolkerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto berjalan damai dan lancar. Tapi ada satu catatan yang perlu diperhatikan, dari 5 TPS yang tersebar di Desa Gempolkerep, tercatat hanya 69,67 % dari jumlah DPT + DPTb 1 + DPTb 2, warga Gempolkerep yang hadir nyoblos di pelaksanaan Pilkada kemarin tanggal 09 Desember 2015.  Sebagaimana tercatat DPT Desa Gempolkerep sebanyak 2746 pemilih ditambah DPTb 1 sebanyak 1 pemilih, kemudian ditambah lagi DPTb 2 sebanyak 3 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 1 pemilih dan TPS 5 2 pemilih, maka total pemilih keseluruhan sebanyak 2750 pemilih. Dari total tersebut, sejumlah 1916 pemilih menggunakan hak pilih mereka.

Pasangan Calon Nomer 2 mendominasi perolehan suara dengan 1069 suara dan Paslon nomer 3 hanya memperoleh 505 suara, 342 suara dinyatakan tidak sah. Hasil tersebut bukanlah hal yang utama yang memuaskan PPS Desa Gempolkerep, ada hal yang lebih penting dari hasil tersebut dan lebih memuaskan, yaitu perjalanan pelaksanaan pemungutan suara yang bisa dibilang sangat lancar walaupun Ketua KPPS beserta Anggota KPPS yang bertugas di 5 TPS Desa Gempolkerep itu merupakan wajah-wajah baru. Kebanyakan dari mereka adalah warga yang baru pertama kali bertugas menjadi KPPS.

Kelancaran pelaksanaan Pilkada Mojokerto yang berlangsung di Desa Gempolkerep juga sangat melegakan Ketua PPS setempat yang juga merupakan pengalaman pertama menjadi Panitia Pemungutan Suara baginya. Moment ini juga membuktikan bahwa masih banyak warga yang punya potensi untuk menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintahan, terutama kegiatan-kegiatan yang berskala desa. Kekhawatiran akan terganjalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan pelaksana yang masih baru dan belum berpengalaman telah terbantahkan dengan hasil Pilkada ini. Jika berkaca dari prosentase kehadiran warga untuk menggunakan hak pilihnya yang hanya 69,67 %, itu tidak menjadi tanggung jawab mutlak penyelenggara di tingkat desa, karena baik PPS maupun KPPS sudah melaksanakan sosialisasi Pilkada dengan maksimal. bahkan H-1, sore hari selepas sholat ashar, PPS setempat menyempatkan diri untuk melakukan sosialisasi lagi dengan cara berkeliling Desa menggunakan Viar yang dilengkapi soundsystem untuk menghimbau seluruh warga Desa Gempolkerep yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang dikehendaki.

Panwas Pilkada Mojokerto Juga Dilaporkan ke DKPP

Panwas Pilkada Mojokerto Juga Dilaporkan ke DKPP

pns Dedi   11/30/2015 06:36:00 PM

TEMPO.CO, Mojokerto - Selain mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, tim sukses dan relawan pendukung calon bupati dan wakil bupati Mojokerto yang dicoret, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah), juga melaporkan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Mojokerto ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Panwas juga kami laporkan dalam dua hal terkait sikap Panwas atas pengaduan pencoretan Bu Nisa dan terkait pelibatan PNS dan bagi-bagi uang yang dilakukan calon inkumben yang tidak ditindak oleh Panwas,” kata ketua tim sukses Nisa-Syah, Heri Ermawan, Senin, 30 November 2015.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan Panwas belum memanggil kembali Nisa maupun tim sukses atas pengaduan Nisa mengenai pencoretan yang dilakukan KPU setempat. “Secara prosedur seharusnya kami dipanggil dulu tapi langsung diputus begitu saja oleh Panwas melalui surat yang dikirimkan ke kami,” kata Heri.

Menurut Heri, Panwas beralasan tidak bisa menindaklanjuti pengaduan Nisa-Syah karena pecoretan Nisa-Syah sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). “Tapi seharusnya kami dipanggil dulu, tidak langsung diputuskan bahwa tidak bisa ditindaklanjuti seperti ini,” katanya.

Relawan Nisa-Syah juga melaporkan Panwas karena dianggap tidak menindak calon inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) dan melakukan bagi-bagi uang dalam kampanye. “Laporan oleh relawan ini juga sedang diproses DKPP,” kata Heri.

Heri menambahkan bahwa tim sukses Nisa-Syah juga masih menunggu putusan DKPP atas pengaduan pencoretan Nisa-Syah yang dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto. Pengaduan ini sudah disidangkan di DKPP pada Jum’at, 27 November 2015. “Kabarnya besok (1 Desember 2015) tim DKPP akan rapat untuk menentukan putusannya,” kata Heri.

Panwas Pilkada Mojokerto belum bisa dikonfirmasi atas laporan tim Nisa-Syah ke DKPP. Beberapa kali Tempo menghubungi nomor telepon Ketua Panwas Pilkada Mojokerto Miskanto namun tidak direspon.

Sementara itu, Kuasa hukum Nisa-Syah, Ima Mayasari, membenarkan jika Panwas Kabupaten Mojokerto juga dilaporkan ke DKPP atas sikap Panwas dalam menanggapi pengaduan pencoretan Nisa-Syah oleh KPU. “Benar, Panwas juga dilaporkan tim sukses Nisa-Syah ke DKPP,” kata advokat yang berkantor di Jakarta ini.

Mengenai putusan DKPP atas pencoretan Nisa-Syah oleh KPU Kabupaten Mojokerto, menurut Ima, pihaknya masih menunggu putusan dari DKPP. “Kami meminta DKPP agar memerintahkan KPU untuk membatalkan pencoretan Nisa-Syah,” katanya. Menurutnya, KPU salah menafsirkan putusan MA.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq mengaku belum ada pemberitahuan lagi dari DKPP setelah sidang yang digelar Jum’at lalu. “Belum ada panggilan lagi dan tampaknya cukup sekali sidang dan akan diputus,” katanya.

KPU juga telah menyerahkan laporan tertulis seperti diminta DKPP. “Selain memberi keterangan disidang, kami juga sudah menyerahkan laporan tertulis yang isinya menjelaskan mulai dari proses pendaftaran calon sampai terjadi pencoretan pada Nisa-Syah,” katanya. KPU juga telah menyerahkan bukti putusan MA dan surat penjelasan dari Panitera MA atas isi putusan yang sempat dipersoalkan kubu Nisa-Syah. “Semua bukti sudah kami serahkan,” kata pria yang akrab disapa Yuhan ini.

sumber : pilkada.tempo.co

KPU Kabupaten Mojokerto Kekurangan 9.787 Lembar Surat Suara

KPU Kabupaten Mojokerto Kekurangan 9.787 Lembar Surat Suara

surat Dedi   11/27/2015 02:42:00 AM

Mojokerto (beritajatim.com) - Setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto mengetahui kekurangan surat suara sebanyak 9.787 lembar.
Dengan rincian, sebanyak 1.928 lembar surat suara rusak dan kekurangan pengiriman sebanyak 7.859 lembar surat suara.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Logistik, Heru Efendi mengatakan, jumlah surat suara kategori rusak setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan diketahui sebanyak 1.928 lembar surat suara. "Kategori rusak di sini yakni salah cetak, salah potong, sobek dan ada bercak tinta," ungkapnya, Kamis (26/11/2015).

Masih kata Heru, kerusakan surat suara sudah diketahui sejak hari pertama penyortiran dan pelipatan surat suara. Sebanyak 500 lebih lembar surat suara diketahui di hari pertama, sedangkan selebihnya diketahui di hari kedua penyortiran dan pelipatan surat suara. Selain kerusakan, kata Heru, juga ada kekurangan pengiriman surat suara.

"Ada kekurangan kirim sebanyak 7.859 lembar surat suara karena setiap boks berisi 4 ribu lembar surat suara tetapi mayoritas ada kekurangan antara 20 sampai 50 lembar per boks. Ada 208 boks surat suara yang kita terima dari percetakan. Sehingga total surat suara baik rusak maupun kekurangan kirim sebanyak 9.787 lembar surat suara," katanya.

Heru menambahkan, hari ini KPU Kabupaten Mojokerto langsung melaporkan kekurangan surat suara ke PT Temprina Media Grafika. Menurutnya, pihak percetakan berjanji akan cetak tambahan surat suara hari ini juga. Pihak percetakan memperkirakan, cetak tambahan surat suara memerlukan waktu 3 sampai 4 jam.

"Setelah proses cetak tambahan selesai langsung dikirim dan diperkirakan malam nanti sudah dan besok pagi sudah bisa disortir dan dilipat. Tidak ada tambahan biaya untuk cetak tambahan ini karena kekurangan surat suara masih tanggungjawab pihak percetakan," ujarnya.

Menurut Heru, proses pasca sortir dan pelipatan, KPU Kabupaten Mojokerto akan melakukan setting form dan kelengkapan yang lain. Seperti formulir DPC, gambar paslon, cara mencoblos, denah TPS, kemplek untuk KPPS, linmas, saksi dan plastik. Kemudian, lanjut Heru dilakukan setting kotak surat.

"Kotak suara berisi sampul surat suara yang berisi form dan kelengkapannya. Proses yang cukup memakan waktu lama yakni masuk sampul surat suara dan kotak suara karena masih ada kekurangan logistik. Yakni segel dan hologram untuk Berita Acara C1 dan lampiran C1 maupun C1 plano, ini membutuhkan waktu seminggu. Baru kemudian didistribusikan ke PPK, PPS dan TPS," tegasnya.

Sesuai jumlah kebutuhan untuk pemungutan suara 9 Desember nanti, surat suara yang dicetak sebanyak 829.256 lembar. Jumlah itu sudah termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) Pilbup 2015 atau 21.049. DPT Pilbup kali ini ditetapkan 808.207 jiwa.(tin/ted)

sumber : beritajatim.com

Lanjutkan Tahapan Pilkada Kabupaten Mojokerto, PPS Gempolkerep Lantik KPPS

Lanjutkan Tahapan Pilkada Kabupaten Mojokerto, PPS Gempolkerep Lantik KPPS

tahapan Dedi   11/18/2015 02:47:00 AM

Dari Gempolkerep - Pilkada Kabupaten Mojokerto yang memanas pasca pencoretan Paslon Nomer Urut 1, Nisa-Syah tidak mempengaruhi pelaksanaan tahapan Pilkada di Desa Gempolkerep. Selasa, 17 Nopember 2015, dimulai Pukul 19.30, Ketua PPS Desa Gempolkerep, Dedi Dwi Andriyo merampungkan prosesi pelantikan Anggota KPPS yang akan bertugas di 5 TPS yang tersebar di Desa Gempolkerep pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tanggal 09 Desember 2015 nanti.

Acara yang digelar di Balai Desa Gempolkerep itu dihadiri Kepala Desa Gempolkerep, H. Jani Suprayogi yang dalam sambutannya, menghimbau kepada KPPS yang telah dilantik untuk bekerja dengan baik, sesuai peraturan yang berlaku dan menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan dalam pelantikan. Beliau juga menambahkan, agar KPPS tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu terkait pelaksanaan Pilkada yang sedang bergejolak. Abah Jani (sapaan akrab Kades Gempolkerep) berharap Seluruh Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa Gempolkerep dapat melaksanakan tugas dengan baik hingga akhir sehingga tidak memunculkan masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Asnaji, Ketua PPK Kecamatan Gedeg dan dua anggotanya yaitu Irwansyah dan Mariono juga turut menghadiri acara pelantikan yang sekaligus dilanjutkan dengan Sosialisasi Pilkada dan Bimtek awal pelaksanaan Pilkada kepada KPPS yang baru saja dilantik. PPL, Babinsa dan Babinkamtibmas juga menjadi saksi malam pengambilan sumpah dan janji KPPS Desa Gempolkerep tersebut.

KPPS Desa Gempolkerep untuk Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 ini berbeda dengan KPPS yang bertugas di Pemilu-pemilu sebelumnya. Kali ini, Ketua maupun anggota KPPS didominasi muka-muka baru. Hal itu terkait dengan syarat yang ditetapkan oleh KPU bahwa anggota KPPS yang bertugas pada Pilkada tahun ini tidak boleh menjabat selama 2 Periode Pemilu sebelumnya. Jumlah personelnya pun berubah karena dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun ini, Desa Gempolkerep terbagi  dalam 5 TPS, yang pada Pemilu-pemilu sebelumnya Desa gempolkerep terbagi dalam tidak kurang 7 TPS. Sehingga  KPPS Desa Gempolkerep untuk Pilkada ini hanya berjumlah 35 orang atau 7 orang kali 5 TPS.

Kuasa Hukum Paslon Nisa-Syah Minta KPU Tunda Pilkada Mojokerto

Kuasa Hukum Paslon Nisa-Syah Minta KPU Tunda Pilkada Mojokerto

tunda Dedi   11/16/2015 09:04:00 PM

Mojokerto (beritajatim.com) - Kuasa hukum Nisa-Syah, Ima Mayasari meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mojokerto. Menurutnya jika Nisa-Syah dicoret, maka semua calon harus dicoret.

"Sesuai tahapan pengajuan sengketa pilkada, kami meminta Panwas setempat agar memerintahkan KPU membatalkan berita acara dan surat keputusan pencoretan Nisa-Syah dan penetapan dua pasangan calon yang tersisa, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan Misnan Gatot-Rahma Shofiana," ungkapnya, Senin (16/11/2015).

Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto tersebut tercantum dalam berita acara nomor 47/BA/XI/2015 dan surat keputusan nomor 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 Nopember 2015 yang menetapkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

"Kita juga minta KPU Kabupaten Mojokerto memberlakukan kembali berita acara dan surat keputusan sebelumnya yakni berita acara nomor 28/BA/VIII/2015 dan surat keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015," katanya.

Pengacara yang pernah mendampingi para Forum Lintas PWNU penggugat Muktamar NU di Jombang Agustus 2015 lalu ini juga meminta Panwas memerintahkan KPU menunda pelaksanaan pilkada sampai ada penyelesaian hukum yang berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, diktum dalam putusan kasasi MA tersebut juga multitafsir.

"Jika MA memerintahkan KPU membatalkan surat keputusan KPU yang awal maka semuanya harus dicoret, tidak hanya Nisa-Syah. Dalam SK KPU tidak menyebut nomor urut 1, 2 dan 3, tapi abjad A, B, dan C. Kalau nomor urut 3 itu calon lain, Misnan-Shofi," ujarnya.



Meski UU Pilkada menyatakan putusan kasasi perkara TUN Pilkada adalah final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain, Ima bersikukuh akan tetap memperjuangkan kliennya. Ia mengaku akan berjuang menegakkan keadilan pada orang yang dizolimi.

"Kami tidak pernah tahu Fatwa MA tapi keputusan MA membatalkan surat keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015," jelasnya.

Pihaknya mengaku sudah mengutip nomor 2 di PTTUN RI membatalkan keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015 beserta Berita Acara.

"Redaksi keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sudah jelas nama calon A, B, C. Jika dibatalkan, dibatalkan semua. Jika melaksanakan keputusan MA, dibatalkan tidak ada calon. Yang dicoret MA nomor urut 3, Bu Nisa nomor urut 1. Di MA, hanya Mojokerto yang dikabulkan MA, yang lain ditolak. Patut dipertanyakan," tegasnya.(tin/kun)

Pilkada Rusuh, Presiden Jokowi Titip Pilkada Mojokerto ke Kapolri

Pilkada Rusuh, Presiden Jokowi Titip Pilkada Mojokerto ke Kapolri

titip Dedi   11/16/2015 07:09:00 PM

MOJOKERTO, TRIBUNEKOMPAS - Dikhawatirkan terjadi kerusuhan dalam pelaksanaan Pilkda serentak 9 Desember nanti, Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus pada pilkada Kabupaten Mojokerto 2015.

Bahkan secara khusus Jokowi berpesan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badroddin Haiti dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Anton Setiadji, Minggu, 15 November 2015.

“Dalam rakornas pilkada, Presiden berpesan khusus pada Kapolri dan Kapolda. Presiden menitipkan pilkada Mojokerto ke Kapolri dan Kapolda agar berjalan aman,” kata Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Ajun Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto saat pengarahan pada aparat Polri dan TNI di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, kemarin malam.

Ucapan Budhi ini didasarkan informasi dan arahan dari Kapolda Jawa Timur. “Kita harus bangga karena dipercaya tapi sekaligus tugas kita akan semakin berat,” katanya. Sejak hari ini kepolisian dan TNI menetapkan status siaga satu. “Status siaga satu bagi semua personil baik Polri dan TNI,” katanya.

Pengarahan Budhi disampaikan kepada ratusan aparat Polri dan TNI setelah KPU Kabupaten Mojokerto mengumumkan pencoretan salah satu calon bupati dan wakil bupati, Choirun Nisa-Arifudinsjah, yang diusung PKB, PPP, PBB, dan Hanura.

Ada sekitar 2.600 aparat gabungan Polri dan TNI di Kabupaten dan Kota Mojokerto yang disiagakan. Aparat tak ingin kerusuhan pilkada 2010 terulang di mana saat itu massa pendukung salah satu calon yang tidak lolos membakar puluhan mobil dinas pemerintah.

Pencoretan itu berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung (MA) atas perkara Tata Usaha Negara (TUN) nomor 539 K/TUN/PILKADA /2015 yang diajukan calon inkumben, Mustofa-Pungkasiadi, yang diusung PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, NasDem, Gerindra, PAN, dan PKS. Mustofa-Pungkasiadi menggugat surat keputusan KPU Mojokerto karena menetapkan Nisa-Arif yang dianggap memalsu surat dukungan DPP PPP pimpinan Djan Farid.

“Setelah kami koordinasi dengan KPU Pusat dan meminta penjelasan ke MA, kami resmi mencoret Choirun Nisa-Arifudinsjah,” kata Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq. Pejabat yang akrab disapa Yuhan ini mengaku siap jika ada gugatan dari pihak yang dirugikan. “Kami siap jika ada gugatan lagi,” ujarnya.

Coret Satu Paslon Bupati, Pilkada Kabupaten Mojokerto Tetap Berjalan

Coret Satu Paslon Bupati, Pilkada Kabupaten Mojokerto Tetap Berjalan

urut Dedi   11/15/2015 04:12:00 PM

Metrotvnews.com, Mojokerto: KPU Mojokerto, Jawa Timur, mencoret pasangan Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) dari bursa Pilkada setempat. Namun putusan itu tak mengganggu proses Pilkada Mojokerto.

Pasangan Nisa-Syah sedianya merupakan calon dengan nomor urut 1. Sejak putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi untuk membantalkan pasangan tersebut, maka Pilkada Mojokerto menyisakan dua pasang calon.

Adapun dua pasang calon yaitu nomor urut 2 Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiado (MKP-Ipung) dan pasangan independen nomor urut 3 Misnan Gatot-Rahma Shofiana. Tahapan pilkada tetap berjalan tanpa mengubah urutan nomor dua pasang calon tersebut.

"Nomor urut pasangan tetap, namun hanya ada dua pasangan saja. Tetap sesuai hasil pengundian nomor urut pada 25 Agustus 2015," kata Ketua KPU Mojokerto, Ayuhan Nafig, Minggu (15/11/2015).

Nafig mengatakan putusan itu berdasarkan Berita Acara Nomor 47/BA/XI/2015 dan Keputusan KPU Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-014.329790/2015. Sementara putusan MA Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 yang amar keputusannya mengabulkan gugatan pengugat sebelumnya.

Nafig pun mengatakan KPU juga hanya mencetak nama dua pasang calon pada surat suara. Tindakan itu dilakukan setelah MA mengabulkan kasasi MKP-Ipung. Kasasi itu mengajukan gugatan untuk membatalkan penetapan pasangan Nisa-Syah.

Salah satu alasan Nisa-Syah yaitu pasangan calon itu terbukti memalsukan surat dukungan DPP PPP Pimpinan Djan Farid.