Tampilkan postingan dengan label Pilbub. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pilbub. Tampilkan semua postingan

27 November 2015

KPU Kabupaten Mojokerto Kekurangan 9.787 Lembar Surat Suara

Mojokerto (beritajatim.com) - Setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto mengetahui kekurangan surat suara sebanyak 9.787 lembar.
Dengan rincian, sebanyak 1.928 lembar surat suara rusak dan kekurangan pengiriman sebanyak 7.859 lembar surat suara.




Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Logistik, Heru Efendi mengatakan, jumlah surat suara kategori rusak setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan diketahui sebanyak 1.928 lembar surat suara. "Kategori rusak di sini yakni salah cetak, salah potong, sobek dan ada bercak tinta," ungkapnya, Kamis (26/11/2015).

Masih kata Heru, kerusakan surat suara sudah diketahui sejak hari pertama penyortiran dan pelipatan surat suara. Sebanyak 500 lebih lembar surat suara diketahui di hari pertama, sedangkan selebihnya diketahui di hari kedua penyortiran dan pelipatan surat suara. Selain kerusakan, kata Heru, juga ada kekurangan pengiriman surat suara.

"Ada kekurangan kirim sebanyak 7.859 lembar surat suara karena setiap boks berisi 4 ribu lembar surat suara tetapi mayoritas ada kekurangan antara 20 sampai 50 lembar per boks. Ada 208 boks surat suara yang kita terima dari percetakan. Sehingga total surat suara baik rusak maupun kekurangan kirim sebanyak 9.787 lembar surat suara," katanya.

Heru menambahkan, hari ini KPU Kabupaten Mojokerto langsung melaporkan kekurangan surat suara ke PT Temprina Media Grafika. Menurutnya, pihak percetakan berjanji akan cetak tambahan surat suara hari ini juga. Pihak percetakan memperkirakan, cetak tambahan surat suara memerlukan waktu 3 sampai 4 jam.

"Setelah proses cetak tambahan selesai langsung dikirim dan diperkirakan malam nanti sudah dan besok pagi sudah bisa disortir dan dilipat. Tidak ada tambahan biaya untuk cetak tambahan ini karena kekurangan surat suara masih tanggungjawab pihak percetakan," ujarnya.

Menurut Heru, proses pasca sortir dan pelipatan, KPU Kabupaten Mojokerto akan melakukan setting form dan kelengkapan yang lain. Seperti formulir DPC, gambar paslon, cara mencoblos, denah TPS, kemplek untuk KPPS, linmas, saksi dan plastik. Kemudian, lanjut Heru dilakukan setting kotak surat.

"Kotak suara berisi sampul surat suara yang berisi form dan kelengkapannya. Proses yang cukup memakan waktu lama yakni masuk sampul surat suara dan kotak suara karena masih ada kekurangan logistik. Yakni segel dan hologram untuk Berita Acara C1 dan lampiran C1 maupun C1 plano, ini membutuhkan waktu seminggu. Baru kemudian didistribusikan ke PPK, PPS dan TPS," tegasnya.

Sesuai jumlah kebutuhan untuk pemungutan suara 9 Desember nanti, surat suara yang dicetak sebanyak 829.256 lembar. Jumlah itu sudah termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) Pilbup 2015 atau 21.049. DPT Pilbup kali ini ditetapkan 808.207 jiwa.(tin/ted)

sumber : beritajatim.com

15 November 2015

Siaga Satu, 2.600 Personel TNI-Polri Amankan KPU Kabupaten Mojokerto

Enggran Eko Budianto - detikNews
Mojokerto: news.detik.com - Menjelang rapat pleno KPU Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), status keamanan ditingkatkan menjadi siaga satu, Sabtu (14/11/2015).



Sekitar 2.600 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan menjaga kantor penyelenggara pemilu dan objek vital lainnya. Sweeping senjata tajam dan bahan peledak pun bakal dilakukan terhadap pengunjuk rasa.

Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto membenarkan peningkatan status keamanan menjadi siaga satu. Menurutnya, dalam waktu 1-2 hari ke depan, KPU akan menggelar rapat pleno tersebut.

"Siaga satu ini tidak ada kesempatan anggota untuk pulang ke rumah. Yang lepas piket, cadangan semuanya standby di mapolres, mapolsek, maupun tempat-tempat lain yang sudah ditentukan," kata Budhi kepada wartawan.

Untuk menjaga keamanan saat rapat pleno digelar maupun setelahnya, lanjut Budhi, sekitar 2.600 personel gabungan TNI-Polri disiagakan. Selain tu, ada bantuan personel datang dari Kodim 0815 Mojokerto, 3 satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Jatim, 1 SSK Batalyon Kavaleri (Yonkav) 3 Malang, serta 500 personil organik Polres Kota Mojokerto.

"Kami tak akan mencampuri keputusan KPU, tugas kami mengamankan agar rapat pleno tersebut berjalan lancar, aman, tertib," ujarnya.

Tempat yang menjadi prioritas utama pengamanan, menurut Budhi adalah kantor KPU Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basoeni. Hal itu menyusul akan adanya aksi unjuk rasa massa pendukung paslon nomor urut 1, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) ke kantor penyelenggara pemilu itu, Minggu (15/11).

Tak hanya pasukan Brimob dan TNI, sejumlah kendaraan taktis milik polisi disiagakan di kantor KPU Kabupaten Mojokerto. Antara lain, mobil water canon, mobil security barrier (pagar berduri), kendaraan taktis Barracuda, hingga anjing pembubar massa (K9).

Untuk mencegah aksi anarkis massa pendukung Nisa-Syah, Budhi mengaku bakal melakukan pemeriksaan di sejumlah titik kumpul massa. Pemeriksaan itu untuk mencegah massa membawa senjata tajam, bahan peledak, dan barang berbahaya lainnya saat berunjuk rasa.

"Menurut informasi, tujuan aksi massa ke kantor KPU. Dari awal titik kumpul akan kami ingatkan peserta unjuk rasa agar tidak membawa barang-barang berbahaya. Karena dalam UU No 12 Tahun 1951, membawa senjata tajam, bahan peledak, dapat dikenakan UU darurat itu. Kami akan lakukan penegakan hukum, jika itu dilanggar pasti kami amankan," tegasnya.

Ketegangan dalam Pilkada Mojokerto ini menyusul adanya putusan MA yang dimenangkan kubu paslon nomor urut 2, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi (MKP-Ipung). Amar putusan MA No 539 K/TUN/PILKADA/2015 tertanggal 3 November 2015 itu mengabulkan permohonan kubu paslon MKP-Ipung yang menggugat keputusan KPU Kabupaten Mojokerto.

MA menyatakan batal dan tidak sah berita acara No 28/BA/VIII/2015 dan keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No 31/Kpts.KPU-kab-014.329790/2015 tentang penetapan paslon bupati-wabup peserta Pilkada tertanggal 24 Agustus 2015.

Kedua produk KPU itu dianggap melanggar ketentuan sebab meloloskan paslon Nisa-Syah. Pasalnya, surat rekomendasi dukungan dari DPP PPP kubu Djan Faridz No 532/KPTS/DPP/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang digunakan pasangan nomor urut 1 itu untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Mojokerto ternyata palsu.

Adanya putusan MA, sebagai pihak tergugat KPU Kabupaten Mojokerto harus mengganti surat keputusan tentang penetapan paslon peserta Pilkada dengan mencoret paslon Nisa-Syah.

Salinan amar putusan MA itu telah diterima KPU Kabupaten Mojokerto sejak Senin (9/11). Selaku pihak tergugat, KPU memiliki waktu 7 hari untuk mengeksekusi putusan tersebut terhitung sejak menerima salinan amar putusan. Namun, sampai hari ini, KPU tak kunjung menggelar rapat pleno.

MKP dan Nisa merupakan pasangan Bupati dan Wabup Mojokerto yang terpilih dalam Pilkada 2010. Pada Pilkada 2015, keduanya memilih pecah kongsi.

MKP kembali maju memilih berpasangan dengan seorang pengusaha tebu, Pungkasiadi. Paslon nomor urut 2 ini diusung 7 parpol Koalisi Purbantara. Yakni, Partai Golkar, NasDem, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan PDIP.

Sementara Nisa memilih berpasangan dengan eks politisi dari DPD Partai Golkar Jatim, Arifudinsjah. Paslon nomor urut 1 ini diusung 4 parpol Koalisi Sabara. Yakni, PPP, Hanura, PBN, dan PKB. Selain kedua paslon tersebut, Pilkada Mojokerto juga bakal diramaikan paslon independen, Misnan Gatot-Rahma Shofiana.
(fat/fat)

Keuangan Desa | Fase Perencanaan dan Penganggaran Untuk Tahun 2019

Dari Gempolkerep - Bulan Oktober hingga Desember menjadi bulan yang sibuk untuk Pemerintahan Desa, khususnya di tahun 2018 ini. Hal ini...