Keputusan DPKPP Tetap Coret Nisa-Syah dari Pilbup Mojokerto

Keputusan DPKPP Tetap Coret Nisa-Syah dari Pilbup Mojokerto

tetap Dedi   12/03/2015 01:57:00 PM

Mojokerto (beritajatim.com) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan atas perkara dugaan pelanggaran etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. DKPP hanya memberikan peringatan kepada komisioner KPU terkait pencoretan cabup-cawabup Mojokerto, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah).

Putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto dibacakan majelis kehormatan DKPP bersama 12 putusan perkara lainnya. Majelis DKPP yang dipimpin Ketua DKPP, Jimly Asshidiqie memberikan peringatan biasa pada dua Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto dan peringatan keras bagi tiga komisioner lainnya termasuk Ketua KPU Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan rilis berita dalam web resmi DKPP disebutkan, dua Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto yang diberikan peringatan biasa adalah Achmad Arif dan Afidatusholikha. Sedangkan tiga komisioner yang diberikan peringatan keras adalah Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq dan dua komisioner lainnya, Heru Efendi dan Vicky Risdianto.

Kuasa hukum Nisa-Syah mengatakan, DKPP menganggap keputusan KPU yang mencoret Nisa-Syah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA). "DKPP mengganggap keputusan KPU sudah benar dan KPU sudah pernah meminta penjelasan MA terkait hal tersebut," ungkapnya, Rabu (02/12/2015).

Masih kata Ima, DKPP menilai KPU Kabupaten Mojokerto sudah benar melaksanakan putusan MA, namun KPU dianggap kurang teliti dalam verifikasi pencalonan. Sehingga dalam sidang dengan agenda putusan tersebut, DKPP memberikan sanksi peringatan kepada komisioner KPU Kabupaten Mojokerto. Terkait putusan tersebut, pihaknya mengaku masih pikir-pikir.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq mengatakan, jika putusan DKPP hanya memberikan peringatan biasa dan peringatan keras saja. "DKPP mengabulkan sebagian permohonan Nisa-Syah yakni memberikan sanksi peringatan pada kami, namun tidak sampai sanksi pemberhentian. Keputusan ini tidak sampai mengubah daftar calon yang sah," jelasnya.

Yuhan memastikan, jika tahapan Pilkada Kabupaten Mojokerto tetap dilanjutkan meski ada peringatan dari DKPP. Pilkada, 9 Desember mendatang tetap lanjut dengan dua pasangan calon dan tidak ada perintah DKPP untuk memasukkan kembali (Nisa-Syah) menjadi calon peserta Pilkada Kabupaten Mojokerto periode 2015-2020.

Dua pasangan calon tersebut yakni, pasangan incumbent, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi (MKP-Pung). Calon nomor urut 2 ini diusung tujuh partai politik (parpol) diantaranya, PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, NasDem, Gerindra, PAN dan PKS dan pasangan independent nomor urut 3, Misnan Gatot-Rahma Shofiana (Misof). [tin/but]

sumber : beritajatim.com

Panwas Pilkada Mojokerto Juga Dilaporkan ke DKPP

Panwas Pilkada Mojokerto Juga Dilaporkan ke DKPP

pns Dedi   11/30/2015 06:36:00 PM

TEMPO.CO, Mojokerto - Selain mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, tim sukses dan relawan pendukung calon bupati dan wakil bupati Mojokerto yang dicoret, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah), juga melaporkan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Mojokerto ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Panwas juga kami laporkan dalam dua hal terkait sikap Panwas atas pengaduan pencoretan Bu Nisa dan terkait pelibatan PNS dan bagi-bagi uang yang dilakukan calon inkumben yang tidak ditindak oleh Panwas,” kata ketua tim sukses Nisa-Syah, Heri Ermawan, Senin, 30 November 2015.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan Panwas belum memanggil kembali Nisa maupun tim sukses atas pengaduan Nisa mengenai pencoretan yang dilakukan KPU setempat. “Secara prosedur seharusnya kami dipanggil dulu tapi langsung diputus begitu saja oleh Panwas melalui surat yang dikirimkan ke kami,” kata Heri.

Menurut Heri, Panwas beralasan tidak bisa menindaklanjuti pengaduan Nisa-Syah karena pecoretan Nisa-Syah sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). “Tapi seharusnya kami dipanggil dulu, tidak langsung diputuskan bahwa tidak bisa ditindaklanjuti seperti ini,” katanya.

Relawan Nisa-Syah juga melaporkan Panwas karena dianggap tidak menindak calon inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) dan melakukan bagi-bagi uang dalam kampanye. “Laporan oleh relawan ini juga sedang diproses DKPP,” kata Heri.

Heri menambahkan bahwa tim sukses Nisa-Syah juga masih menunggu putusan DKPP atas pengaduan pencoretan Nisa-Syah yang dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto. Pengaduan ini sudah disidangkan di DKPP pada Jum’at, 27 November 2015. “Kabarnya besok (1 Desember 2015) tim DKPP akan rapat untuk menentukan putusannya,” kata Heri.

Panwas Pilkada Mojokerto belum bisa dikonfirmasi atas laporan tim Nisa-Syah ke DKPP. Beberapa kali Tempo menghubungi nomor telepon Ketua Panwas Pilkada Mojokerto Miskanto namun tidak direspon.

Sementara itu, Kuasa hukum Nisa-Syah, Ima Mayasari, membenarkan jika Panwas Kabupaten Mojokerto juga dilaporkan ke DKPP atas sikap Panwas dalam menanggapi pengaduan pencoretan Nisa-Syah oleh KPU. “Benar, Panwas juga dilaporkan tim sukses Nisa-Syah ke DKPP,” kata advokat yang berkantor di Jakarta ini.

Mengenai putusan DKPP atas pencoretan Nisa-Syah oleh KPU Kabupaten Mojokerto, menurut Ima, pihaknya masih menunggu putusan dari DKPP. “Kami meminta DKPP agar memerintahkan KPU untuk membatalkan pencoretan Nisa-Syah,” katanya. Menurutnya, KPU salah menafsirkan putusan MA.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq mengaku belum ada pemberitahuan lagi dari DKPP setelah sidang yang digelar Jum’at lalu. “Belum ada panggilan lagi dan tampaknya cukup sekali sidang dan akan diputus,” katanya.

KPU juga telah menyerahkan laporan tertulis seperti diminta DKPP. “Selain memberi keterangan disidang, kami juga sudah menyerahkan laporan tertulis yang isinya menjelaskan mulai dari proses pendaftaran calon sampai terjadi pencoretan pada Nisa-Syah,” katanya. KPU juga telah menyerahkan bukti putusan MA dan surat penjelasan dari Panitera MA atas isi putusan yang sempat dipersoalkan kubu Nisa-Syah. “Semua bukti sudah kami serahkan,” kata pria yang akrab disapa Yuhan ini.

sumber : pilkada.tempo.co

Sidang DKPP, KPUD Mojokerto Jelaskan Kronologi Pencoretan Nisa-Syah

Sidang DKPP, KPUD Mojokerto Jelaskan Kronologi Pencoretan Nisa-Syah

sidang Dedi   11/28/2015 01:37:00 PM

JAKARTA (Realita) - Sidang perdana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari pengaduan pasangan calon Choirun Nisa - Arifudinsjah (Nisa - Syah) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto terkait pencoretan Nisa-Syah pada Pilkada Kabupaten Mojokerto, akhirnya digelar, Jum'at (27/11/2015).



Sidang DKKP yang berlangsung lumayan tegang ini, dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di ruang sidang di gedung DKPP Jl. MH.Thamrin,No. 14, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Kuasa hukum Paslon Nisa - Syah Dr Ima Mayasari dan Efendi Sinaga tampak hadir dalam sidang perdana tersebut.

Ketua Tim Pemenangan Nisa - Syah, Heri Ermawan menuturkan, dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim DKPP sempat menanyakan Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq, tentang kronologi dari awal pendaftaran calon hingga proses pencoretan paslon Nisa - Syah. "Tetapi Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto tidak siap menceritakannya dengan runut," kata Heri, saat dihubungi Realita.co, Jum'at petang

Hingga akhirnya, Ketua Majelis Hakim DKPP, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si bertanya dengan nada tinggi kepada Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq. "Kenapa kamu yang melaksanakan tetapi kamu tidak paham dan tidak bisa menceritakan kronologinya," kata Heri menirukan Ketua Majelis Hakim.

Ironisnya lagi, Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto, justru melimpahkan pertanyaan tersebut kepada Komisioner KPUD Kabupaten Mojokerto (Divisi Hukum) Vicky Risdiyanto. Tetapi Divisi hukum KPUD Kabupaten Mojokerto juga tidak mampu menceritakan secara runut kronologi proses pencoretan tersebut.

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim DKPP meminta kepada Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto untuk menulis kronologi dari awal pendaftaran calon sampai pada proses pencoretan paslon nomor 1 Nisa - Syah, dan diserahkan secepatnya kepada Ketua Majelis Hakim DKPP.

Dalam persidangan itu, KPUD Propinsi Jawa Timur dimintai pendapatnya tentang apa yang terjadi di proses Pilkada Kabupaten Mojokerto. Namun, KPUD Propinsi Jawa timur menegaskan bahwa fungsi dan wewenang KPUD Propinsi Jawa Timur hanya bersifat mengawal proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Mojokerto.

Mendengar pemaparan KPU Provinsi Jatim, Ketua Majelis Hakim juga meminta agar KPU Provinsi Jatim memberikan kronologi dari awal pendaftaran calon sampai pada proses pencoretan paslon nomor 1 Nisa - Syah juga secara tertulis.

Saat sidang berlangsung hadir juga, Dr. Mauarar Siahaan sebagai saksi ahli. Dalam kesaksiannya Dr Mauarar Siahaan berpendapat, bahwa yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto adalah sebagai tindakan pemasungan hak konstitusi warga negara (Humam Right Candidate)

 

 

Sementara Tim Kuasa Hukum Paslon Nisa - Syah, Dr Ima Mayasari, S.H., M.H., membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi ahli dan mempertanyakan kenapa paslon No 2 (MKP - Pungkasiadi) yang menurut pengakuannya juga mengantongi rekom dari DPP PPP Kubu Djan Faridz tetapi tidak diserahkan kepada KPUD Kabupaten Mojokerto saat proses pendaftaran.

Namun ketika rekom PPP Djan Faridz juga dikantongi oleh paslon No 1 Nisa - Syah dan digunakan sebagai persyaratan pendaftaran paslon pemilukada Kabupaten Mojokerto, paslon no 2 MKP - Ipung, tiba-tiba kebakaran jenggot dan mempermasalahkan tentang rekom tersebut.

"Kami menilai bahwa ini sebuah tindakan yang tidak etis dalam dunia politik, pendapat tersebut juga diamini oleh ketua Majelis Hakim DKPP. Ada beberapa kronologi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Ada apa dengan Pilkada Kabupaten Mojokerto?," terang Ima.

Di akhir sidang, ketua Majelis Hakim DKPP menyampaikan bahwa masalah Pilkada Kabupaten Mojokerto ini adalah sebuah permasalahan serius. "Persoalan Pilkada Kabupaten Mojokerto harus disikapi oleh berbagai pihak yang terkait," tambah ketua Majelis Hakim.

 

 

 

Sementara di luar sidang DKKP, ratusan relawan paslon Nisa - Syah yang terdiri dari berbagai elemen mengelar aksi damai dengan membaca shalawat Nariyah. Hal itu dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada DKPP. "Semoga DKPP dapat memutuskan secara netral dan adil," kata Urip Widodo, koordinator aksi damai di depan gedung DKPP.

Seperti diketahui, ratusan pendukung Nisa-Syah berangkat dari Mojokerto sejak Rabu (25/11/2011) malam. Gerakan moral itu dilakukan atas inisiatif mereka sendiri dengan menumpang 3 unit bus dan bermalam di Masjid Istiqlal.

Sekitar pukul 11.45 WIB sidang perdana kasus pilkada Kabupaten Mojokerto di DKPP ditutup. Dengan berakhirnya sidang tersebut, berakhir pula gelar aksi pembacaan shalawat yang dilakukan oleh relawan Pendukung Nisa - Syah. uje

sumber : realita.co

KPU Mojokerto Siap Disidang DKPP

KPU Mojokerto Siap Disidang DKPP

siao Dedi   11/27/2015 02:25:00 AM

TEMPO.CO, Mojokerto - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto enerima panggilan sidang dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pengaduan Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah), yang dicoret. Sidang akan digelar Jumat, 27 November 2015.

“Kami sudah menerima surat panggilan dari DKPP dan semua Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto akan hadir,” kata Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhannafiq, Kamis, 26 November 2015.

Tim kuasa hukum Nisa-Syah mengadukan KPU Kabupaten Mojokerto yang mencoret Nisa-Syah sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015. Pencoretan itu berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Tata Usaha Negara yang diajukan pesaing Nisa-Syah, inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi.

Surat rekomendasi dukungan DPP PPP pimpinan Djan Farid yang digunakan Nisa-Syah dianggap palsu. Tanpa dukungan PPP, Nisa-Syah tak memenuhi syarat minimal suara dukungan parpol untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati sehingga Nisa-Syah harus dicoret. Pencoretan itu dilakukan dalam masa kampanye atau setelah Nisa-Syah ditetapkan jadi calon oleh KPU. Atas keputusan itu, kuasa hukum Nisa-Syah melaporkan KPU Mojokerto ke DKPP karena dianggap salah menafsirkan amar putusan MA.

Komisioner KPU Mojokerto mengaku siap dimintai keterangan dalam sidang DKPP. “Kami yakin keputusan kami tidak melanggar aturan dan kami sudah sesuai menjalankan keputusan sebagaimana perintah putusan MA,” kata pejabat yang akrab disapa Yuhan itu.

Tim kuasa hukum Nisa-Syah mempersoalkan sejumlah diktum dalam amar putusan MA tersebut. Salah satunya mengenai perintah pencoretan pasangan nomor 3 Choirun Nisa-Arifudinsjah. Padahal dalam surat keputusan KPU Kabupaten Mojokerto yang jadi obyek sengketa, tidak menyebut urutan nomor melainkan urutan abjad. Dalam surat keputusan KPU yang digugat itu, Choirun Nisa-Arifudinsjah disebut dalam urutan C.

Atas masalah itu, KPU Mojokerto telah meminta penjelasan dan dibalas melalui surat tertulis oleh Panitera MA. “KPU sudah menerima surat dari Panitera MA yang menyatakan yang dimaksud angka 3 dalam putusan itu sama dengan huruf C. Dengan demikian perbedaan tafsir sudah terjawab,” kata Yuhan.

Dalam sidang DKPP nanti, menurutnya, KPU akan menjelaskan mulai awal proses pendaftaran, munculnya dualisme surat dukungan DPP PPP hingga ada gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sampai kasasi ke MA yang memerintahkan pencoretan Nisa-Syah.

Kuasa hukum Nisa-Syah, Ima Mayasari, menganggap KPU Kabupaten Mojokerto salah menafsirkan amar putusan MA. “MA memerintahkan pembatalan surat keputusan KPU yang awal sehingga semua calon seharusnya dibatalkan dan dimulai pendaftaran lagi,” katanya.

Ia juga menggugat KPU yang serta merta menetapkan dua calon yang tersisa. “Di putusan MA tidak ada perintah menetapkan dua pasangan yang tersisa,” katanya. Ia meminta DKPP memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk mencabut surat keputusan pencoretan Nisa-Syah dan mengembalikan Nisa-Syah sebagai calon bupati dan wakil bupati. “Saya kasihan pada Bu Nisa yang sudah dirugikan dan dihilangkan haknya,” katanya.

Dengan dicoretnya calon nomor urut 1 Nisa-Syah, maka hanya ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto dalam Pilkada 2015 yakni nomor urut 2 inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan nomor 3 calon perseorangan Misnan Gatot-Rahma Shofiana.

Nisa-Syah diusung PKB, PPP, PBB, dan Hanura sedangkan Mustofa-Pungkasiadi diusung PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, NasDem, Gerindra, PAN, dan PKS. Mustofa dan Nisa adalah bekas Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2010-2015 namun kini pecah kongsi dan sama-sama mencalonkan bupati namun Nisa terjegal di tengah jalan.

sumber : pilkada.tempo.co

5 Ribuan Massa Akan Kepung Kantor KPUD Mojokerto (Ada Tokoh Lintas Agama), senin 23 Nopember 2015

5 Ribuan Massa Akan Kepung Kantor KPUD Mojokerto (Ada Tokoh Lintas Agama), senin 23 Nopember 2015

tokoh Dedi   11/22/2015 09:39:00 PM

TERASBINTANG.com — Suhu politik menjelang pilkada serentak di Mojokerto, Jawa Timur, semakin memanas.

Seperti diketahui, KPUD sudah resmi mencoret nama pasangan calon bupati Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) dalam Pilkada Mojokerto. Alasannya karena rekomendasi yang diperoleh pasangan ini dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) kubu Djan Faridz, dianggap bermasalah.
Kubu Nisa- Syah tidak terima namanya dicoret dalam daftar. Para pendukungnya pun menempuh berbagai cara untuk membatalkan pencoretan tersebut.
Senin besok (23/11), loyalis sekaligus simpatisan Nisa- Syah akan menggelar demo besar-besaran di depan kantor KPUD Mojokerto. Ada sekitar 5 ribuan massa yang siap meramaikan agenda tersebut.
“Ada 5 ribuan massa yang akan ikut Istighosah besok,” ungkap Syihabul Irfan, suami Nisa sekaligus Ketua PCNU Mojokerto, saat dikonfirmasi terasbintang.com, Minggu (22/11).
Yang menarik, tak hanya massyarakat umum dan jamaah NU yang akan ikut demo pada Senin besok. Tetapi juga ada barisan tokoh lintas agama.
“Ada lintas agama juga. Mereka akan berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Yang kita tuntut pembatalan pencoretan (Nisa- Syah). Itu saja,” lanjutnya.
Pihak Nisa-Syah menilai, pencoretan namanya dalam daftar cabub-cawabub merupakan pembegalan di tengah jalan setelah sebelumnya sempat diloloskan oleh KPUD. Ia juga menganggap cabub-cawabub lainnya ketakutan sehingga sengaja melalakukan penjegalan dengan berbagai macam cara.
“Nisa ini dijegal dengan cara yang tidak demokratis. Tidak ada interview sama sekali tahu-tahu sudah diputuskan sepihak,” tandas Syihabul Irfan. (wa)

sumber : terasbintang.com

DKPP Perintahkan KPU Mojokerto Masukkan Lagi Nisa-Syah? Fakta atau hanya Isu?

DKPP Perintahkan KPU Mojokerto Masukkan Lagi Nisa-Syah? Fakta atau hanya Isu?

pilbup Dedi   11/22/2015 09:34:00 PM

Mojokerto (beritajatim.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto angkat bicara terkait beredarnya isu yang menyebutkan jika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk memasukan kembali nama pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Choirun Nisa-Arifudinsyah (Nisa-Syah) sebagai peserta Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto  Ayuhanafiq dihadapan wartawan mengaku mendengar isu di masyarakat terkait perintah DKPP kepada KPU tersebut.

"Tidak ada perintah seperti itu kepada kita sehingga kita perlu meluruskan isu itu. Jangankan kita (KPU Kabupaten Mojokerto, red) dipanggil ke DKPP, sampai saat ini saja kita belum pernah menerima surat resmi atas laporan ke DKPP itu," ungkapnya, Minggu (22/11/2015).

Mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto ini menambahkan Mahkamah Agung (MA) sudah memberikan jawaban tertulis melalui Panitera MA dengan Nomor 1549/PAN/HK.06/XI/2015 tanggal 17 November 2015 atas surat dari KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 319/KPU-Kab-014.329790/XI/2015 tentang Permohonan Jawaban.

Jawaban tersebut, lanjut Yuhan, yang menjadi dasar pencoretan paslon Nisa-Syah.

"Sebelumnya KPU Kabupaten Mojokerto mengirimkan surat ke MA tanggal 3 Nopember 2015 terkait sengketa antara H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan H. Pungkasiadi, SH melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (tergugat) dan Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd dan H. Ariefudinsjajh, SH(Tergugat Interfensi)," katanya.

Dalam amar putusannya pada poin empat dinyatakan MA mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan dan berita acara baru sebagai pengganti keputusan dan berita acara yang dinyatakan batal tersebut yang terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan calon nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd sebagai Calon Bupati dan H. Ariefudinsjah, SH sebagai calon Wakil Bupati.

KPU memohon penjelasan dari Mahkamah Agung dikarenakan dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kab. Mojokerto Nomor : 28/BA/VIII//2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 dan keputusan KPU Kab. Mojokerto Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tidak menyebutkan angka melainkan huruf (A,B,C,) apakah angka 3 yang dimaksud sama dengan huruf C.

"Dan MA sudah menjawab dalam suratnya 13 Nopember bahwa dimaksudkan angka 3 sama dengan huruf C. Jawaban tersebut dikirim via email juga pos, kita sudah sampaikan jawaban MA ini ke jajaran kita (PPK, PPS, KPPS) maupun Panwaslu dan masing-masing timses karena memang sebelumnya Panwaslu memberikan rekom untuk konsultasi tertulis bukan rekom memasukan paslon Nisa-Syah," jelasnya.

Yuhan menambahkan, saat ini KPU Kabupaten Mojokerto memasuki tahapan proses sosialisasi kepada masyarakat terkait jumlah paslon yang menjadi peserta Pilbup Mojokerto, 9 Desember mendatang.
Pihaknya juga mengirim surat ke jajarannya untuk mengundang tokoh masyarakat (tomas) guna memberikam pemahaman agar tidak ada isu yang salah berkembang di masyarakat.(tin/ted)

sumber : beritajatim.com