Keputusan DPKPP Tetap Coret Nisa-Syah dari Pilbup Mojokerto

Keputusan DPKPP Tetap Coret Nisa-Syah dari Pilbup Mojokerto

tetap Dedi   12/03/2015 01:57:00 PM

Mojokerto (beritajatim.com) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan atas perkara dugaan pelanggaran etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. DKPP hanya memberikan peringatan kepada komisioner KPU terkait pencoretan cabup-cawabup Mojokerto, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah).

Putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto dibacakan majelis kehormatan DKPP bersama 12 putusan perkara lainnya. Majelis DKPP yang dipimpin Ketua DKPP, Jimly Asshidiqie memberikan peringatan biasa pada dua Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto dan peringatan keras bagi tiga komisioner lainnya termasuk Ketua KPU Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan rilis berita dalam web resmi DKPP disebutkan, dua Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto yang diberikan peringatan biasa adalah Achmad Arif dan Afidatusholikha. Sedangkan tiga komisioner yang diberikan peringatan keras adalah Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq dan dua komisioner lainnya, Heru Efendi dan Vicky Risdianto.

Kuasa hukum Nisa-Syah mengatakan, DKPP menganggap keputusan KPU yang mencoret Nisa-Syah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA). "DKPP mengganggap keputusan KPU sudah benar dan KPU sudah pernah meminta penjelasan MA terkait hal tersebut," ungkapnya, Rabu (02/12/2015).

Masih kata Ima, DKPP menilai KPU Kabupaten Mojokerto sudah benar melaksanakan putusan MA, namun KPU dianggap kurang teliti dalam verifikasi pencalonan. Sehingga dalam sidang dengan agenda putusan tersebut, DKPP memberikan sanksi peringatan kepada komisioner KPU Kabupaten Mojokerto. Terkait putusan tersebut, pihaknya mengaku masih pikir-pikir.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq mengatakan, jika putusan DKPP hanya memberikan peringatan biasa dan peringatan keras saja. "DKPP mengabulkan sebagian permohonan Nisa-Syah yakni memberikan sanksi peringatan pada kami, namun tidak sampai sanksi pemberhentian. Keputusan ini tidak sampai mengubah daftar calon yang sah," jelasnya.

Yuhan memastikan, jika tahapan Pilkada Kabupaten Mojokerto tetap dilanjutkan meski ada peringatan dari DKPP. Pilkada, 9 Desember mendatang tetap lanjut dengan dua pasangan calon dan tidak ada perintah DKPP untuk memasukkan kembali (Nisa-Syah) menjadi calon peserta Pilkada Kabupaten Mojokerto periode 2015-2020.

Dua pasangan calon tersebut yakni, pasangan incumbent, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi (MKP-Pung). Calon nomor urut 2 ini diusung tujuh partai politik (parpol) diantaranya, PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, NasDem, Gerindra, PAN dan PKS dan pasangan independent nomor urut 3, Misnan Gatot-Rahma Shofiana (Misof). [tin/but]

sumber : beritajatim.com

Panwas Pilkada Mojokerto Juga Dilaporkan ke DKPP

Panwas Pilkada Mojokerto Juga Dilaporkan ke DKPP

pns Dedi   11/30/2015 06:36:00 PM

TEMPO.CO, Mojokerto - Selain mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, tim sukses dan relawan pendukung calon bupati dan wakil bupati Mojokerto yang dicoret, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah), juga melaporkan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Mojokerto ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Panwas juga kami laporkan dalam dua hal terkait sikap Panwas atas pengaduan pencoretan Bu Nisa dan terkait pelibatan PNS dan bagi-bagi uang yang dilakukan calon inkumben yang tidak ditindak oleh Panwas,” kata ketua tim sukses Nisa-Syah, Heri Ermawan, Senin, 30 November 2015.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan Panwas belum memanggil kembali Nisa maupun tim sukses atas pengaduan Nisa mengenai pencoretan yang dilakukan KPU setempat. “Secara prosedur seharusnya kami dipanggil dulu tapi langsung diputus begitu saja oleh Panwas melalui surat yang dikirimkan ke kami,” kata Heri.

Menurut Heri, Panwas beralasan tidak bisa menindaklanjuti pengaduan Nisa-Syah karena pecoretan Nisa-Syah sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). “Tapi seharusnya kami dipanggil dulu, tidak langsung diputuskan bahwa tidak bisa ditindaklanjuti seperti ini,” katanya.

Relawan Nisa-Syah juga melaporkan Panwas karena dianggap tidak menindak calon inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) dan melakukan bagi-bagi uang dalam kampanye. “Laporan oleh relawan ini juga sedang diproses DKPP,” kata Heri.

Heri menambahkan bahwa tim sukses Nisa-Syah juga masih menunggu putusan DKPP atas pengaduan pencoretan Nisa-Syah yang dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto. Pengaduan ini sudah disidangkan di DKPP pada Jum’at, 27 November 2015. “Kabarnya besok (1 Desember 2015) tim DKPP akan rapat untuk menentukan putusannya,” kata Heri.

Panwas Pilkada Mojokerto belum bisa dikonfirmasi atas laporan tim Nisa-Syah ke DKPP. Beberapa kali Tempo menghubungi nomor telepon Ketua Panwas Pilkada Mojokerto Miskanto namun tidak direspon.

Sementara itu, Kuasa hukum Nisa-Syah, Ima Mayasari, membenarkan jika Panwas Kabupaten Mojokerto juga dilaporkan ke DKPP atas sikap Panwas dalam menanggapi pengaduan pencoretan Nisa-Syah oleh KPU. “Benar, Panwas juga dilaporkan tim sukses Nisa-Syah ke DKPP,” kata advokat yang berkantor di Jakarta ini.

Mengenai putusan DKPP atas pencoretan Nisa-Syah oleh KPU Kabupaten Mojokerto, menurut Ima, pihaknya masih menunggu putusan dari DKPP. “Kami meminta DKPP agar memerintahkan KPU untuk membatalkan pencoretan Nisa-Syah,” katanya. Menurutnya, KPU salah menafsirkan putusan MA.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq mengaku belum ada pemberitahuan lagi dari DKPP setelah sidang yang digelar Jum’at lalu. “Belum ada panggilan lagi dan tampaknya cukup sekali sidang dan akan diputus,” katanya.

KPU juga telah menyerahkan laporan tertulis seperti diminta DKPP. “Selain memberi keterangan disidang, kami juga sudah menyerahkan laporan tertulis yang isinya menjelaskan mulai dari proses pendaftaran calon sampai terjadi pencoretan pada Nisa-Syah,” katanya. KPU juga telah menyerahkan bukti putusan MA dan surat penjelasan dari Panitera MA atas isi putusan yang sempat dipersoalkan kubu Nisa-Syah. “Semua bukti sudah kami serahkan,” kata pria yang akrab disapa Yuhan ini.

sumber : pilkada.tempo.co

Sidang DKPP, KPUD Mojokerto Jelaskan Kronologi Pencoretan Nisa-Syah

Sidang DKPP, KPUD Mojokerto Jelaskan Kronologi Pencoretan Nisa-Syah

sidang Dedi   11/28/2015 01:37:00 PM

JAKARTA (Realita) - Sidang perdana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari pengaduan pasangan calon Choirun Nisa - Arifudinsjah (Nisa - Syah) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto terkait pencoretan Nisa-Syah pada Pilkada Kabupaten Mojokerto, akhirnya digelar, Jum'at (27/11/2015).



Sidang DKKP yang berlangsung lumayan tegang ini, dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di ruang sidang di gedung DKPP Jl. MH.Thamrin,No. 14, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Kuasa hukum Paslon Nisa - Syah Dr Ima Mayasari dan Efendi Sinaga tampak hadir dalam sidang perdana tersebut.

Ketua Tim Pemenangan Nisa - Syah, Heri Ermawan menuturkan, dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim DKPP sempat menanyakan Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq, tentang kronologi dari awal pendaftaran calon hingga proses pencoretan paslon Nisa - Syah. "Tetapi Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto tidak siap menceritakannya dengan runut," kata Heri, saat dihubungi Realita.co, Jum'at petang

Hingga akhirnya, Ketua Majelis Hakim DKPP, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si bertanya dengan nada tinggi kepada Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq. "Kenapa kamu yang melaksanakan tetapi kamu tidak paham dan tidak bisa menceritakan kronologinya," kata Heri menirukan Ketua Majelis Hakim.

Ironisnya lagi, Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto, justru melimpahkan pertanyaan tersebut kepada Komisioner KPUD Kabupaten Mojokerto (Divisi Hukum) Vicky Risdiyanto. Tetapi Divisi hukum KPUD Kabupaten Mojokerto juga tidak mampu menceritakan secara runut kronologi proses pencoretan tersebut.

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim DKPP meminta kepada Ketua KPUD Kabupaten Mojokerto untuk menulis kronologi dari awal pendaftaran calon sampai pada proses pencoretan paslon nomor 1 Nisa - Syah, dan diserahkan secepatnya kepada Ketua Majelis Hakim DKPP.

Dalam persidangan itu, KPUD Propinsi Jawa Timur dimintai pendapatnya tentang apa yang terjadi di proses Pilkada Kabupaten Mojokerto. Namun, KPUD Propinsi Jawa timur menegaskan bahwa fungsi dan wewenang KPUD Propinsi Jawa Timur hanya bersifat mengawal proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Mojokerto.

Mendengar pemaparan KPU Provinsi Jatim, Ketua Majelis Hakim juga meminta agar KPU Provinsi Jatim memberikan kronologi dari awal pendaftaran calon sampai pada proses pencoretan paslon nomor 1 Nisa - Syah juga secara tertulis.

Saat sidang berlangsung hadir juga, Dr. Mauarar Siahaan sebagai saksi ahli. Dalam kesaksiannya Dr Mauarar Siahaan berpendapat, bahwa yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto adalah sebagai tindakan pemasungan hak konstitusi warga negara (Humam Right Candidate)

 

 

Sementara Tim Kuasa Hukum Paslon Nisa - Syah, Dr Ima Mayasari, S.H., M.H., membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi ahli dan mempertanyakan kenapa paslon No 2 (MKP - Pungkasiadi) yang menurut pengakuannya juga mengantongi rekom dari DPP PPP Kubu Djan Faridz tetapi tidak diserahkan kepada KPUD Kabupaten Mojokerto saat proses pendaftaran.

Namun ketika rekom PPP Djan Faridz juga dikantongi oleh paslon No 1 Nisa - Syah dan digunakan sebagai persyaratan pendaftaran paslon pemilukada Kabupaten Mojokerto, paslon no 2 MKP - Ipung, tiba-tiba kebakaran jenggot dan mempermasalahkan tentang rekom tersebut.

"Kami menilai bahwa ini sebuah tindakan yang tidak etis dalam dunia politik, pendapat tersebut juga diamini oleh ketua Majelis Hakim DKPP. Ada beberapa kronologi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Ada apa dengan Pilkada Kabupaten Mojokerto?," terang Ima.

Di akhir sidang, ketua Majelis Hakim DKPP menyampaikan bahwa masalah Pilkada Kabupaten Mojokerto ini adalah sebuah permasalahan serius. "Persoalan Pilkada Kabupaten Mojokerto harus disikapi oleh berbagai pihak yang terkait," tambah ketua Majelis Hakim.

 

 

 

Sementara di luar sidang DKKP, ratusan relawan paslon Nisa - Syah yang terdiri dari berbagai elemen mengelar aksi damai dengan membaca shalawat Nariyah. Hal itu dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada DKPP. "Semoga DKPP dapat memutuskan secara netral dan adil," kata Urip Widodo, koordinator aksi damai di depan gedung DKPP.

Seperti diketahui, ratusan pendukung Nisa-Syah berangkat dari Mojokerto sejak Rabu (25/11/2011) malam. Gerakan moral itu dilakukan atas inisiatif mereka sendiri dengan menumpang 3 unit bus dan bermalam di Masjid Istiqlal.

Sekitar pukul 11.45 WIB sidang perdana kasus pilkada Kabupaten Mojokerto di DKPP ditutup. Dengan berakhirnya sidang tersebut, berakhir pula gelar aksi pembacaan shalawat yang dilakukan oleh relawan Pendukung Nisa - Syah. uje

sumber : realita.co

KPU Mojokerto Siap Disidang DKPP

KPU Mojokerto Siap Disidang DKPP

siao Dedi   11/27/2015 02:25:00 AM

TEMPO.CO, Mojokerto - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto enerima panggilan sidang dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pengaduan Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah), yang dicoret. Sidang akan digelar Jumat, 27 November 2015.

“Kami sudah menerima surat panggilan dari DKPP dan semua Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto akan hadir,” kata Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhannafiq, Kamis, 26 November 2015.

Tim kuasa hukum Nisa-Syah mengadukan KPU Kabupaten Mojokerto yang mencoret Nisa-Syah sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015. Pencoretan itu berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Tata Usaha Negara yang diajukan pesaing Nisa-Syah, inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi.

Surat rekomendasi dukungan DPP PPP pimpinan Djan Farid yang digunakan Nisa-Syah dianggap palsu. Tanpa dukungan PPP, Nisa-Syah tak memenuhi syarat minimal suara dukungan parpol untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati sehingga Nisa-Syah harus dicoret. Pencoretan itu dilakukan dalam masa kampanye atau setelah Nisa-Syah ditetapkan jadi calon oleh KPU. Atas keputusan itu, kuasa hukum Nisa-Syah melaporkan KPU Mojokerto ke DKPP karena dianggap salah menafsirkan amar putusan MA.

Komisioner KPU Mojokerto mengaku siap dimintai keterangan dalam sidang DKPP. “Kami yakin keputusan kami tidak melanggar aturan dan kami sudah sesuai menjalankan keputusan sebagaimana perintah putusan MA,” kata pejabat yang akrab disapa Yuhan itu.

Tim kuasa hukum Nisa-Syah mempersoalkan sejumlah diktum dalam amar putusan MA tersebut. Salah satunya mengenai perintah pencoretan pasangan nomor 3 Choirun Nisa-Arifudinsjah. Padahal dalam surat keputusan KPU Kabupaten Mojokerto yang jadi obyek sengketa, tidak menyebut urutan nomor melainkan urutan abjad. Dalam surat keputusan KPU yang digugat itu, Choirun Nisa-Arifudinsjah disebut dalam urutan C.

Atas masalah itu, KPU Mojokerto telah meminta penjelasan dan dibalas melalui surat tertulis oleh Panitera MA. “KPU sudah menerima surat dari Panitera MA yang menyatakan yang dimaksud angka 3 dalam putusan itu sama dengan huruf C. Dengan demikian perbedaan tafsir sudah terjawab,” kata Yuhan.

Dalam sidang DKPP nanti, menurutnya, KPU akan menjelaskan mulai awal proses pendaftaran, munculnya dualisme surat dukungan DPP PPP hingga ada gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sampai kasasi ke MA yang memerintahkan pencoretan Nisa-Syah.

Kuasa hukum Nisa-Syah, Ima Mayasari, menganggap KPU Kabupaten Mojokerto salah menafsirkan amar putusan MA. “MA memerintahkan pembatalan surat keputusan KPU yang awal sehingga semua calon seharusnya dibatalkan dan dimulai pendaftaran lagi,” katanya.

Ia juga menggugat KPU yang serta merta menetapkan dua calon yang tersisa. “Di putusan MA tidak ada perintah menetapkan dua pasangan yang tersisa,” katanya. Ia meminta DKPP memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk mencabut surat keputusan pencoretan Nisa-Syah dan mengembalikan Nisa-Syah sebagai calon bupati dan wakil bupati. “Saya kasihan pada Bu Nisa yang sudah dirugikan dan dihilangkan haknya,” katanya.

Dengan dicoretnya calon nomor urut 1 Nisa-Syah, maka hanya ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto dalam Pilkada 2015 yakni nomor urut 2 inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan nomor 3 calon perseorangan Misnan Gatot-Rahma Shofiana.

Nisa-Syah diusung PKB, PPP, PBB, dan Hanura sedangkan Mustofa-Pungkasiadi diusung PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, NasDem, Gerindra, PAN, dan PKS. Mustofa dan Nisa adalah bekas Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2010-2015 namun kini pecah kongsi dan sama-sama mencalonkan bupati namun Nisa terjegal di tengah jalan.

sumber : pilkada.tempo.co

5 Ribuan Massa Akan Kepung Kantor KPUD Mojokerto (Ada Tokoh Lintas Agama), senin 23 Nopember 2015

5 Ribuan Massa Akan Kepung Kantor KPUD Mojokerto (Ada Tokoh Lintas Agama), senin 23 Nopember 2015

tokoh Dedi   11/22/2015 09:39:00 PM

TERASBINTANG.com — Suhu politik menjelang pilkada serentak di Mojokerto, Jawa Timur, semakin memanas.

Seperti diketahui, KPUD sudah resmi mencoret nama pasangan calon bupati Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) dalam Pilkada Mojokerto. Alasannya karena rekomendasi yang diperoleh pasangan ini dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) kubu Djan Faridz, dianggap bermasalah.
Kubu Nisa- Syah tidak terima namanya dicoret dalam daftar. Para pendukungnya pun menempuh berbagai cara untuk membatalkan pencoretan tersebut.
Senin besok (23/11), loyalis sekaligus simpatisan Nisa- Syah akan menggelar demo besar-besaran di depan kantor KPUD Mojokerto. Ada sekitar 5 ribuan massa yang siap meramaikan agenda tersebut.
“Ada 5 ribuan massa yang akan ikut Istighosah besok,” ungkap Syihabul Irfan, suami Nisa sekaligus Ketua PCNU Mojokerto, saat dikonfirmasi terasbintang.com, Minggu (22/11).
Yang menarik, tak hanya massyarakat umum dan jamaah NU yang akan ikut demo pada Senin besok. Tetapi juga ada barisan tokoh lintas agama.
“Ada lintas agama juga. Mereka akan berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Yang kita tuntut pembatalan pencoretan (Nisa- Syah). Itu saja,” lanjutnya.
Pihak Nisa-Syah menilai, pencoretan namanya dalam daftar cabub-cawabub merupakan pembegalan di tengah jalan setelah sebelumnya sempat diloloskan oleh KPUD. Ia juga menganggap cabub-cawabub lainnya ketakutan sehingga sengaja melalakukan penjegalan dengan berbagai macam cara.
“Nisa ini dijegal dengan cara yang tidak demokratis. Tidak ada interview sama sekali tahu-tahu sudah diputuskan sepihak,” tandas Syihabul Irfan. (wa)

sumber : terasbintang.com

DKPP Perintahkan KPU Mojokerto Masukkan Lagi Nisa-Syah? Fakta atau hanya Isu?

DKPP Perintahkan KPU Mojokerto Masukkan Lagi Nisa-Syah? Fakta atau hanya Isu?

pilbup Dedi   11/22/2015 09:34:00 PM

Mojokerto (beritajatim.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto angkat bicara terkait beredarnya isu yang menyebutkan jika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk memasukan kembali nama pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Choirun Nisa-Arifudinsyah (Nisa-Syah) sebagai peserta Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto  Ayuhanafiq dihadapan wartawan mengaku mendengar isu di masyarakat terkait perintah DKPP kepada KPU tersebut.

"Tidak ada perintah seperti itu kepada kita sehingga kita perlu meluruskan isu itu. Jangankan kita (KPU Kabupaten Mojokerto, red) dipanggil ke DKPP, sampai saat ini saja kita belum pernah menerima surat resmi atas laporan ke DKPP itu," ungkapnya, Minggu (22/11/2015).

Mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto ini menambahkan Mahkamah Agung (MA) sudah memberikan jawaban tertulis melalui Panitera MA dengan Nomor 1549/PAN/HK.06/XI/2015 tanggal 17 November 2015 atas surat dari KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 319/KPU-Kab-014.329790/XI/2015 tentang Permohonan Jawaban.

Jawaban tersebut, lanjut Yuhan, yang menjadi dasar pencoretan paslon Nisa-Syah.

"Sebelumnya KPU Kabupaten Mojokerto mengirimkan surat ke MA tanggal 3 Nopember 2015 terkait sengketa antara H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan H. Pungkasiadi, SH melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (tergugat) dan Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd dan H. Ariefudinsjajh, SH(Tergugat Interfensi)," katanya.

Dalam amar putusannya pada poin empat dinyatakan MA mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan dan berita acara baru sebagai pengganti keputusan dan berita acara yang dinyatakan batal tersebut yang terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan calon nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd sebagai Calon Bupati dan H. Ariefudinsjah, SH sebagai calon Wakil Bupati.

KPU memohon penjelasan dari Mahkamah Agung dikarenakan dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kab. Mojokerto Nomor : 28/BA/VIII//2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 dan keputusan KPU Kab. Mojokerto Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tidak menyebutkan angka melainkan huruf (A,B,C,) apakah angka 3 yang dimaksud sama dengan huruf C.

"Dan MA sudah menjawab dalam suratnya 13 Nopember bahwa dimaksudkan angka 3 sama dengan huruf C. Jawaban tersebut dikirim via email juga pos, kita sudah sampaikan jawaban MA ini ke jajaran kita (PPK, PPS, KPPS) maupun Panwaslu dan masing-masing timses karena memang sebelumnya Panwaslu memberikan rekom untuk konsultasi tertulis bukan rekom memasukan paslon Nisa-Syah," jelasnya.

Yuhan menambahkan, saat ini KPU Kabupaten Mojokerto memasuki tahapan proses sosialisasi kepada masyarakat terkait jumlah paslon yang menjadi peserta Pilbup Mojokerto, 9 Desember mendatang.
Pihaknya juga mengirim surat ke jajarannya untuk mengundang tokoh masyarakat (tomas) guna memberikam pemahaman agar tidak ada isu yang salah berkembang di masyarakat.(tin/ted)

sumber : beritajatim.com

Nisa-Syah Lanjutkan Laporan ke BAWASLU Jawa Timur

Nisa-Syah Lanjutkan Laporan ke BAWASLU Jawa Timur

NIsa-Syah Dedi   11/22/2015 02:21:00 PM

Merdeka.com - Dicoret sebagai peserta Pilkada Mojokerto, Jawa Timur, pasangan Chairun Nisa-Arifudinsjah mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur di Jalan Tanggulangin, Surabaya, Sabtu (21/11) siang. Pasangan nomor urut satu ini, menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mojokerto tidak mengindahkan aturan karena mencoretnya dari Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Karena alasan itulah, pasangan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP, PBB dan Hanura ini berupaya memperjuangkan hak politiknya, meski putusan Mahkamah Agung (MA) telah inkracht. Keduanya tidak gentar dan tetap melawan amar putusan MA atas perkara Tata Usaha Negara (TUN) Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015, yang diajukan calon petahana Mustofa Kamal Pasha-Pungkasiadi (MKP-Ipung).

Pasangan Nisa-Arif mendatangi Kantor Bawaslu Jawa Timur untuk menindak pencoretan atas penyalonannya itu. Keduanya menilai, KPU Mojokerto sudah melampaui batas kewenangannya karena telah mencoretnya tanpa mengindahkan aturan-aturan.

"Dalam pilkada itu ada kalah, ada menang. Kami boleh kalah, tapi ada aturannya. Kalah setelah bertanding, itu baru jujur. Kalau seperti ini kan berarti sudah ada cara-cara yang tidak bagus," ketus Nisa kesal di Kantor Bawaslu Jawa Timur, Sabtu (21/11).

Arif menyauti, "amar putusan MA juga tidak bisa langsung diterapkan. Sebab, putusan itu hanya berdasarkan asumsi dari sebuah opini yang berkembang adanya pelanggaran hukum. Kalau Anda bertanya rekayasa dukungan, itu kan sudah pihak hukum yang menanganinya," keluhnya.

Kedua calon tersingkir ini berharap, kedatangannya ke Surabaya ini, bisa menjadi pertimbangan Bawaslu Jawa Timur untuk membatalkan penyoretannya oleh KPU Mojokerto. "Saya harap Bawaslu Jatim bisa menegakkan mekanisme pemilihan kepala daerah, mengingat kami didukung banyak masyarakat dan membawa amanah mereka," ujarnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Sri Sugeng mengatakan, laporan pasangan Nisa-Arif ini akan dikoordinasikan dengan Panwaslu Kabupaten Mojokerto. Kendati demikian, semua urusan terkait sengketa Pilkada, keputusannya ada di Panwaslu, baik kabupaten maupun kota.

"Kalau provinsi (Bawaslu) tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya. Provinsi hanya bisa memberikan pendapat dan nasihat-nasihat. Tapi yang berwenang memutuskan tetap kabupaten/kota," dalihnya.

Seperti diketahui, MA memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto membatalkan berita acara dan surat keputusan penetapan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto di Pilkada 2015. MA meminta KPU menerbitkan berita acara dan surat keputusan baru dengan mencoret pasangan Nisa-Arif.

Perintah itu merupakan amar putusan perkara Tata Usaha Negara (TUN) Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015, yang diajukan pasangan MKP-Ipung. Paslon incumbent ini menggugat surat keputusan KPU Mojokerto karena Nisa-Arif dianggap memalsu surat dukungan DPP PPP pimpinan Djan Faridz.

Dengan keputusan ini, KPU Mojokerto membatalkan Berita Acara Nomor 28/BA/VIII/2015 dan Surat Keputusan KPU Mojokerto Nomor 31/Kpts/KPU. Kab-014.329790/2015, tanggal 24 Agustus 2015.

Selanjutnya menerbitkan berita acara baru bernomor: 47/BA/XI/2015 dan SK baru tertanggal 14 November 2015 tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto 2015.

Dengan menendang pasangan nomor urut satu, maka surat suara nanti, akan tercetak hanya dua Paslon tanpa merubah nomor urutnya, yaitu Paslon urut dua, MKP-Ipung dan urut tiga via independent, Masnan Gatot-Rahma Shofian.

sumber : merdeka.com

Kuasa Hukum Paslon Nisa-Syah Minta KPU Tunda Pilkada Mojokerto

Kuasa Hukum Paslon Nisa-Syah Minta KPU Tunda Pilkada Mojokerto

tunda Dedi   11/16/2015 09:04:00 PM

Mojokerto (beritajatim.com) - Kuasa hukum Nisa-Syah, Ima Mayasari meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mojokerto. Menurutnya jika Nisa-Syah dicoret, maka semua calon harus dicoret.

"Sesuai tahapan pengajuan sengketa pilkada, kami meminta Panwas setempat agar memerintahkan KPU membatalkan berita acara dan surat keputusan pencoretan Nisa-Syah dan penetapan dua pasangan calon yang tersisa, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan Misnan Gatot-Rahma Shofiana," ungkapnya, Senin (16/11/2015).

Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto tersebut tercantum dalam berita acara nomor 47/BA/XI/2015 dan surat keputusan nomor 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 Nopember 2015 yang menetapkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

"Kita juga minta KPU Kabupaten Mojokerto memberlakukan kembali berita acara dan surat keputusan sebelumnya yakni berita acara nomor 28/BA/VIII/2015 dan surat keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015," katanya.

Pengacara yang pernah mendampingi para Forum Lintas PWNU penggugat Muktamar NU di Jombang Agustus 2015 lalu ini juga meminta Panwas memerintahkan KPU menunda pelaksanaan pilkada sampai ada penyelesaian hukum yang berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, diktum dalam putusan kasasi MA tersebut juga multitafsir.

"Jika MA memerintahkan KPU membatalkan surat keputusan KPU yang awal maka semuanya harus dicoret, tidak hanya Nisa-Syah. Dalam SK KPU tidak menyebut nomor urut 1, 2 dan 3, tapi abjad A, B, dan C. Kalau nomor urut 3 itu calon lain, Misnan-Shofi," ujarnya.



Meski UU Pilkada menyatakan putusan kasasi perkara TUN Pilkada adalah final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain, Ima bersikukuh akan tetap memperjuangkan kliennya. Ia mengaku akan berjuang menegakkan keadilan pada orang yang dizolimi.

"Kami tidak pernah tahu Fatwa MA tapi keputusan MA membatalkan surat keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015," jelasnya.

Pihaknya mengaku sudah mengutip nomor 2 di PTTUN RI membatalkan keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015 beserta Berita Acara.

"Redaksi keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sudah jelas nama calon A, B, C. Jika dibatalkan, dibatalkan semua. Jika melaksanakan keputusan MA, dibatalkan tidak ada calon. Yang dicoret MA nomor urut 3, Bu Nisa nomor urut 1. Di MA, hanya Mojokerto yang dikabulkan MA, yang lain ditolak. Patut dipertanyakan," tegasnya.(tin/kun)

Jawaban DPC PPP Kabupaten Mojokerto Soal Rekom Palsu Nisa-Syah

Jawaban DPC PPP Kabupaten Mojokerto Soal Rekom Palsu Nisa-Syah

rekom Dedi   11/16/2015 07:03:00 PM

Mojokerto (beritajatim.com) - Akar perkara dicoretnya calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup), Choirun Nisa-Arifudinsyah (Nisa-Syah) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto terletak pada surat rekomendasi atau dukungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Farid. Dukungan yang digunakan Nisa-Syah dianggap palsu.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP, Kabupaten Mojokerto kubu Djan Farid, Lukman Ali mengaku tidak tahu menahu mengenai keabsahan surat dari DPP PPP tersebut. "Saya tidak ikut mengurusnya, katanya sudah ada anggota tim sukses Nisa-Syah yang mengurusnya sampai ke DPP PPP," ungkapnya, Senin (16/11/2015).

Masih kata Lukman, sebagai pengurus di tingkat DPC, ia dan Ketua DPC PPP setempat hanya mengkonsolidasikan struktur di cabang atau kabupaten. Menurutnya, di DPC PPP sudah menyatakan bulat mendukung Nisa-Syah, begitu juga DPW PPP Jawa Timur. Bahkan ketika surat rekom DPP PPP itu dikabarkan palsu atau tidak sah, Lukmah sempat kaget.

"Saya berupaya mengklarifikasinya ke pengurus DPP PPP dengan saya menawarkan ke Bu Nisa apakah saya yang menanyakannya ke Jakarta terkait dugaan rekom palsu tersebut tapi beliau menjawab sudah ada wakil Bu Nisa (Arifudinsjah) yang dipercaya untuk mengurusnya,” ujarnya.(tin/kun)

CLICK 4 SHOP

KPU Mojokerto segera Tarik APK Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nisa-Syah

KPU Mojokerto segera Tarik APK Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nisa-Syah

Wakil Bupati Dedi   11/16/2015 06:40:00 PM

Senin, 16 November 2015

beritametro.co.id MOJOKERTO (BM) – KPU Kabupaten Mojokerto segera mengganti ratusan baliho berukuran jumbo dan spanduk bergambar paslon Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) yang terlanjur terpasang di 18 kecamatan. Ini dilakukan setelah KPU setempat mencoret paslon yang diusung PKB, PPP, PBB dan Hanura tersebut.

 

 

 

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Pokja Kampanye dan Sosialisasi, Achmad Arif mengatakan, pihaknya akan segera menarik ratusan spanduk bergambar Nisa-Syah yang terpasang di pedesaan. Sebab, desain spanduk dibuat per pasangan calon.

 

Namun alat peraga kampanye (APK) berupa baliho yang membuat dilema. Pasalnya, baliho berukuran 4x6 meter yang sudah dipasang di 18 kecamatan itu mencantumkan gambar tiga pasangan calon sekaligus, termasuk Nisa-Syah.

 

"Kami belum bisa mengatakan apakah akan diganti dengan yang baru atau gambar Nisa-Syah ditutupi. Kami akan koordinasi dengan Panwaslu terkait hal itu," kata Arif, Minggu (15/11).

 

Dia menuturkan, dilema itu terkait dengan anggaran pengadaan baliho jika memang harus diganti dengan yang baru. Pihaknya mengaku belum menghitung ketersediaan anggaran untuk mencetak baliho dengan dua paslon. Biaya pembuatan baliho tersebut sekitar Rp 250.000 per lembarnya.

 

"Kalaupun harus mengganti sebenarnya tak banyak biayanya. Namun, kami belum menghitung estimasi biayanya," pungkasnya.

Sementara pasca putusan tetap sengketa Tata Usaha Negara (TUN), KPU RI mengecek tahapan Pilkada Kabupaten Mojokerto. Komisioner KPU RI, Arif Budiman mendatangi KPU Mojokerto dan menemui komisioner serta sekretaris.

 

“Karena Mojokerto baru saja mendapat perintah MA, kami juga monitoring bagaimana mereka melaksanakan keputusan MA dan tadi malam mereka sudah pleno melaksanakan putusan MA,” kata Arif didampingi Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito.

 

Selain itu, KPU Pusat juga mengecek kesiapan logistik Pilkada setempat. “Seluruh logistik Pilkada Kabupaten Mojokerto sudah siap kecuali surat suara dan formulir,” katanya. 

 

Arif mengatakan belum dicetaknya surat suara dan formulir rekapitulasi suara untuk Pilkada Mojokerto karena menunggu putusan hukum tetap atas sengketa TUN. “Surat suara dan formulir memang belum dicetak karena harus mencantumkan pasangan calon,” katanya.

 

Terkait pengamanan, Kapolres AKBP Budhi Herdi Susianto menyatakan Pilkada Mojokerto mendapat atensi khusus. “Dalam Rakornas Pilkada, presiden berpesan khusus pada Kapolri dan Kapolda. Presiden menitipkan Pilkada Mojokerto ke Kapolri dan Kapolda agar berjalan aman,” ujarnya.(gie/rdl)

Cabup Mojokerto Nisa Lapor Panwas Dikawal Puluhan Pendukung Setelah Dicoret KPU

Cabup Mojokerto Nisa Lapor Panwas Dikawal Puluhan Pendukung Setelah Dicoret KPU

panwaslu Dedi   11/16/2015 06:34:00 PM

Mojokerto - Pasca dicoret dari peserta Pilbup 2015 oleh KPU Kabupaten Mojokerto, calon bupati Choirun Nisa melapor ke Panwaslu setempat, Senin (16/11/2015). Istri Ketua PCNU Mojokerto dikawal puluhan pendukungnya.

Pantauan detikcom di kantor Panwaslu di Jalan Raya Bangsal, puluhan massa pendukung cabup Nisa memadati pintu gerbang lembaga pengawas pemilu. Sementara Nisa didampingi kuasa hukumnya membuat laporan di ruangan Ketua Panwaslu. Puluhan anggota TNI dan Polri menjaga ketat aksi ini. Terlihat anjing pembubar massa disiagakan tepat di balik pintu gerbang kantor Panwaslu.

"Kami melaporkan KPU atas pencoretan pasangan Nisa-Syah (Choirun Nisa-Arifudinsjah). Ada beberapa hal yang menurut kami dilanggar oleh KPU," kata anggota tim pemenangan pasangan Nisa-Syah, Irsyad di lokasi.

Kedatangan Nisa bersama puluhan pendukungnya sejak sekitar pukul 14.45 Wib, hingga pukul 15.10 belum selesai. Terlihat Nisa yang didampingi seorang kuasa hukumnya dan beberapa perwakilan tim pemenangan masih berada di dalam ruangan Ketua Panwaslu. Sayangnya, pasangan Nisa, Arifudinsjah tak terlihat dalam aksi kali ini.

KPU Kabupaten Mojokerto resmi mencoret paslon Nisa-Syah dari peserta Pilbup 2015, Sabtu (14/11) malam. Keputusan KPU itu menyusul adanya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) No 539 K/TUN/PILKADA/2015 tertanggal 3 November 2015 yang mengabulkan permohonan paslon nomor urut 2, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi agar Nisa-Syah dicoret.

Dengan demikian, peserta Pilbup Mojokerto menyisakan 2 paslon. Yakni, pasangan nomor urut 2, Mustofa-Pungkasiadi dan pasangan independen nomor urut 3, Misnan-Shofi.

Mustofa-Pungkasiadi diusung 7 parpol. Antara lain, Partai Golkar, NasDem, PDIP, Demokrat, PAN, PKS, dan Gerindra. Sementara pasangan Nisa-Syah diusung PPP, PKB, PBB, dan Hanura.
(bdh/bdh).
news.detik.com

Coret Satu Paslon Bupati, Pilkada Kabupaten Mojokerto Tetap Berjalan

Coret Satu Paslon Bupati, Pilkada Kabupaten Mojokerto Tetap Berjalan

urut Dedi   11/15/2015 04:12:00 PM

Metrotvnews.com, Mojokerto: KPU Mojokerto, Jawa Timur, mencoret pasangan Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) dari bursa Pilkada setempat. Namun putusan itu tak mengganggu proses Pilkada Mojokerto.

Pasangan Nisa-Syah sedianya merupakan calon dengan nomor urut 1. Sejak putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi untuk membantalkan pasangan tersebut, maka Pilkada Mojokerto menyisakan dua pasang calon.

Adapun dua pasang calon yaitu nomor urut 2 Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiado (MKP-Ipung) dan pasangan independen nomor urut 3 Misnan Gatot-Rahma Shofiana. Tahapan pilkada tetap berjalan tanpa mengubah urutan nomor dua pasang calon tersebut.

"Nomor urut pasangan tetap, namun hanya ada dua pasangan saja. Tetap sesuai hasil pengundian nomor urut pada 25 Agustus 2015," kata Ketua KPU Mojokerto, Ayuhan Nafig, Minggu (15/11/2015).

Nafig mengatakan putusan itu berdasarkan Berita Acara Nomor 47/BA/XI/2015 dan Keputusan KPU Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-014.329790/2015. Sementara putusan MA Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 yang amar keputusannya mengabulkan gugatan pengugat sebelumnya.

Nafig pun mengatakan KPU juga hanya mencetak nama dua pasang calon pada surat suara. Tindakan itu dilakukan setelah MA mengabulkan kasasi MKP-Ipung. Kasasi itu mengajukan gugatan untuk membatalkan penetapan pasangan Nisa-Syah.

Salah satu alasan Nisa-Syah yaitu pasangan calon itu terbukti memalsukan surat dukungan DPP PPP Pimpinan Djan Farid.

Dicoret Dari Pilbup, Kubu Nisa-Syah Siap Gugat KPU Kabupaten Mojokerto

Dicoret Dari Pilbup, Kubu Nisa-Syah Siap Gugat KPU Kabupaten Mojokerto

rapat Dedi   11/15/2015 01:26:00 AM

darigempolkerep.blogspor.com - KPU Kabupaten Mojokerto akhirnya mengambil keputusan untuk mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nisa-Syah setelah menggelar rapat pleno tertutup di Kantor KPU, Jalan RA Basoeni, Sabtu (14/11/2015) sekitar pukul 19.05 Wib. Pasca pencoretan itu, calon bupati dan wakil bupati Mojokerto, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Arif) akan menggugat berita acara nomor 47/BA/XI/2015 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto nomor 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 Nopember 2015 tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Sukses pasangan Nisa-Syah, Heri Ermawan. Dia menilai, keputusan KPU Kabupaten Mojokerto yang malam ini resmi mencoret Nisa-Syah merupakan sebuah pelanggaran serius.

"Kami masih mempelajari alasan mencoretnya itu, kalau alasan mencoretnya itu keputusan MA yang cacat hukum, kami akan menggugat KPU ke DKPP juga ke PT TUN," kata Heri saat dihubungi Sabtu (14/11/2015).

Dalam berita acara nomor 47/BA/XI/2015 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto nomor 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 Nopember 2015 tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015, KPU Kabupaten Mojokerto mencoret pasangan Nisa-Arif dan menetapkan dua pasangan yang tersisa yakni calon petahana Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan pasangan perseorangan Misnan Gatot-Rahma Shofiana.

"Kami ambil beberapa keputusan, yang pertama merubah berita acara No 28/BA/VIII/2015 dan keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No 31/Kpts.KPU-Kab-014.329790/2015 tentang penetapan paslon bupati-wabup peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto tertanggal 24 Agustus 2015," kata ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq kepada wartawan.

Menurut Heri, keputusan KPU yang baru itu merupakan pelanggaran serius sebab diambil berdasarkan putusan kasasi MA yang cacat hukum.

Heri menjelaskan, objek yang akan digugat ke PT TUN Surabaya itu adalah Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No 61/Kpts/KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 yang menganulir keputusan penetapan paslon peserta Pilbup 2015 No 31/Kpts.KPU-Kab-014.329790/2015 tertanggal 24 Agustus 2015. Keputusan tersebut mencoret pasangan Nisa-Syah dari peserta Pilbup 2015. "Yang kami gugat keputusan KPU yang baru," tegasnya.

Adanya kalimat 'pasangan calon nomor 3' dalam amar putusan itu lah yang membuat produk hukum MA ini dinilai kubu Nisa-Syah cacat hukum. Pasalnya, dalam objek yang digugat, Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No 31/Kpts.KPU-kab-014.329790/2015, paslon Nisa-Syah bukan lah pasangan nomor 3.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhannafiq mengaku, jika keputusan pencoretan tersebut sudah dikordinasikan dengan KPU Pusat dan meminta penjelasan ke MA. "Kami resmi mencoret Choirun Nisa-Arifudinsjah. Kami siap jika ada gugatan lagi, semua langkah yang ditempuh KPU termasuk hal itu," ujarnya. (gem/rep)

Kabupaten Mojokerto Siaga 1, KPUD Mencoret Paslon Nomer 1 Nisa-Arifudinsyah

Kabupaten Mojokerto Siaga 1, KPUD Mencoret Paslon Nomer 1 Nisa-Arifudinsyah

Pleno Dedi   11/15/2015 12:50:00 AM

Sabtu, 14 Nopember 2015 21:00:24
Reporter : Misti P.

Mojokerto (beritajatim.com) - Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) mencoret pasangan calon (paslon) calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) nomor urut 1, Choirun Nisa-Arifudinsyah (Nisa-Syah), Sabtu (14/11/2015). Pencoretan Nisa-Syah tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 47/BA/XI/2015 dan Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-014.329790/2015.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhannafiq bersama empat komisioner KPU lainnya mengumumkan hasil rapat pleno di depan wartawan. "Adapun hasil rapat pleno adalah sebagai berikut, satu yakni merubah Berita Acara Nomor 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto dalam Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto 2015," ungkapnya.

Masih kata Yuhan, dua yakni membatalkan atau mencoret Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 atas nama Dra Hj Choirun Nisa MPd dan H Arifudinsyah SH. Tiga yakni menetapkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 adalah A. Cabup, H Mustofa Kamal Pasa SE dan Cawabup, H Pungkasiadi SH dan B. Cabup, Misnan dan Cawabup Rahma Shofiana WA.

"Empat yakni, jumlah paslon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 yang ditetapkan adalah sebanyak dua pasangan calon. Lima yakni Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 adalah sebagaimana hasil pengundian nomor urut yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2015," jelasnya.

Yakni, cabup-cawabup nomor urut 2, H H Mustofa Kamal Pasa SE - H Pungkasiadi SH dan cabup-cawabup nomor urut 3, Misnan - Rahma Shofiana WA. Yuhan menambahkan, keputusan tersebut berdasarkan keputusan MA Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 yang amar keputusannya mengabulkan gugatan pengugat sebelumnya.

"Keputusan tersebut setelah kami konsultasi dengan KPU Pusat dan juga meminta penjelasan dari MA. Secara administrasi, keputusan akan disampaikan ke masing-masing pasangan calon. Terkait keputusan MA yang multi tafsir antara huruf dan abjad, kita sudah meninggalkan berkas keputusan MA untuk bahan di KPU pusat. Hasil keputusan secara substansi betul yang dicoret pasangan calon Choirun Nisa - Arifudinsyah.

Terkait desain surat suara pasca pencoretan, lanjut Yuhan, tidak masuk dalam konsultasi dengan KPU pusat. Terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah terpasang, menurutnya akan dibicarakan bersama. Pihaknya juga mengaku siap menerima resiko terkait keputusan tersebut (unjuk rasa dari massa calon yang dicoret, red), menurutnya semua langkah yang ditempuh KPU termasuk hal tersebut.(tin/kun)