Tampilkan postingan dengan label MA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MA. Tampilkan semua postingan

27 November 2015

PPP Kubu Djan Faridz: Bu Nisa Tidak Pernah Datang

Mojokerto (beritajatim.com) - Pasca Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menyatakan PPP hanya ada satu. Dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto, PPP rapatkan barisan menangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi (MKP-Pung).

Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP kubu Djan Faridz, Mimin Austiyana mengatakan, sejak awal partainya tak pernah memberikan kepada Choirun Nisa. "PPP hanya memberikan rekomendasi kepada pasangan Pak MKP (Mustofa Kamal Pasa). Saya sendiri tidak tahu Bu Nisa (Choirun Nisa) dapat dari mana. Beliau tidak pernah datang," ungkapnya, Kamis (26/11/2015).

Dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) beberapa waktu lalu, Mimin mengaku menjadi saksi. Ia sendiri yang juga mengurus rekomendasi untuk kepentingan pemilukada, tak pernah mengetahui jika ada rekomendasi untuk pasangan Choirun Nisa-Arifudinsyah (Nisa-Syah). Mimin menjelaskan, Sekjen DPP PPP kubu Djan Faridz, Dimyati juga tidak tahu dan tidak merasa menandatangani rekom yang dikantongi Nisa-Syah.

"Bu Nisa sendiri tak bisa menunjukkan rekomendasi aslinya. Sudah tiga kali KPU, Panwas dan Gakumdu melakukan verifikasi, harusnya KPU bisa mengambil kesimpulan dan sikap. Saya bilang rekomendasi Bu Nisa itu tidak sah, karena saya sendiri yang tahu persis soal rekomendasi yang dikeluarkan partai. Palsu, tidak palsu, itu wewenang kepolisian," katanya.

Saat ini tugas partai sudah selesai dan selanjutnya, DPP menyamakan persamaan dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) merapatkan barisan dan fokus untuk pemenangan Pak MKP. Terkait tidak digunakan rekom DPP PPP kubu Djan Faridz oleh MKP-Pung saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto lalu, pihaknya mengaku tidak tahu.

"Yang kami tahu, kata Pak MKP rekomendasi itu disetorkan ke KPU. Masalah itu dipakai atau tidak, itu bukan urusan kami. Kita diminta rekom, kalau tidak digunakan, kita tidak bisa menuntut. Tapi kalau ternyata rekom itu disetorkan Purbantara sehari setelah masa pendaftaran ditutup, itu artinya PPP bukan merupakan partai pengusung," ujarnya.

Mimin menambahkan, karena memang saat itu syarat dukungan adalah mengantongi dua rekom kepengurusan sehingga PPP hanya sebagai partai pendukung bukan pengusung. Menurutnya, kepentingan DPP hingga DPC hanya satu yakni kepentingan umat. Mimin menjelaskan, partai politik (parpol) jika tidak ada dukungan kepada satu calon, kedepan partai tidak jelas sehingga menjadi komitmen DPP sampai DPC untuk membesarkan partai dan umat.

Ketua DPC PPP kubu Djan Faridz, Abdul Rochim mengatakan, saat ini pihaknya diperintahkan DPP untuk mendukung pasangan Purbantara. "Semula dukungan saya kepada Bu Nisa tapi kondisi seperti ini kok tidak mungkin (meneruskan dukungan). Posisi Bu Nisa saat ini kalah yang dicoret MA, kalau terjadi seperti ini (Bu Nisa bukan calon) suara kita akan muspro," tuturnya.

KH Abdul Rokim meminta agar Choirun Nisa bersabar atas kondisi saat ini. Begitu juga dengan MKP,  ia berharap agar kepemimpinan MKP nanti lebih baik dari sebelumnya. Karena menurutnya, ada beberapa kejanggalan saat MKP memimpin lima tahun lalu. Tak hanya itu, KH Abdul Rokim, warga nadhiyin dan masyarakat diminta untuk bersatu (mendukung MKP-Pung) agar tidak terjadi perpecahan.

Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Mojokerto, Lukman disebut sebagai pembawa rekom DPP PPP kubu Djan Faridz untuk Nisa-Syah. "Rekom hanya sebatas di DPC tingkat kabupaten saja, wilayah sampai pusat (rekom) saya tidak tahu. Cukup tandatangan di tingkat kabupaten saja tapi setelah ada keputusan MA, kita siap mendukung MKP sesuai intruksi DPP," tegasnya. [tin/but]

sumber : beritajatim.com

13 November 2015

KPUD Mojokerto Sambangi MA untuk Konsultasi

TERASBINTANG.com — Menindaklajuti putusan Mahkamah Agung terkait dikabulkannya gugatan kasasi MKP, KPUD Mojokerto menyambangi kantor MA hari ini, Kamis (12/11). KPUD Mojokerto didampingi staf hukum KPU Pusat tiba di kantor MA sekitar pukul 09.30 WIB. Sayangnya dalam kesempatan itu rombongan tak bisa bertemu dengan hakim MA.



“Nggak bisa ketemu. Kita sih berharapnya besok bisa ketemu dengan hakim, karena habis itu sudah weekend,” terang Ketua KPUD Mojokerto, Ayyuhan Nafiq, kepada Terasbintang.com di gedung Mahkamah Agung.

Tujuan kedatangan KPUD Mojokerto ke MA guna berkonsultasi terkait konsekuensi hukum dikabulkannya gugatan MKP. Apakah pihak tergugat (Cabub- Cawabub Choirunnisah dan Arifudinsyah) bisa ikut pilkada pada 9 Desember atau tidak.

KLIK DI SINI JUGA BOLEH!

“Ini kan politik ya. Kita sangat berhati-hati, ” ujar Ayyuhan Nafiq beralasan.
Sampai saat ini, KPUD Mojokerto masih belum membuang Cabub Choirunnisah dalam daftar. KPUD Mojokerto harus memastikan konsekuensi hukum hasil putusan gugatan kasasi sebelum melakukan langkah lebih lanjut.

Masalah ini bermula ketika Cabub Choirunnisah mendapat rekom dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz. Pihak MKP yang juga akan maju di Pilkada Mojokerto melayangkan gugatan karena menganggap rekomendasi PPP dinilai cacat hukum. Gugatan ini ditolak oleh PTTUN Surabaya namun dikabulkan di tingkat kasasi.
(Wa)

HABIS BACA BERITA, NONTON FILM DI SINI!

Keuangan Desa | Fase Perencanaan dan Penganggaran Untuk Tahun 2019

Dari Gempolkerep - Bulan Oktober hingga Desember menjadi bulan yang sibuk untuk Pemerintahan Desa, khususnya di tahun 2018 ini. Hal ini...