Keputusan DPKPP Tetap Coret Nisa-Syah dari Pilbup Mojokerto

Keputusan DPKPP Tetap Coret Nisa-Syah dari Pilbup Mojokerto

tetap Dedi   12/03/2015 01:57:00 PM

Mojokerto (beritajatim.com) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan atas perkara dugaan pelanggaran etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto. DKPP hanya memberikan peringatan kepada komisioner KPU terkait pencoretan cabup-cawabup Mojokerto, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah).

Putusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto dibacakan majelis kehormatan DKPP bersama 12 putusan perkara lainnya. Majelis DKPP yang dipimpin Ketua DKPP, Jimly Asshidiqie memberikan peringatan biasa pada dua Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto dan peringatan keras bagi tiga komisioner lainnya termasuk Ketua KPU Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan rilis berita dalam web resmi DKPP disebutkan, dua Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto yang diberikan peringatan biasa adalah Achmad Arif dan Afidatusholikha. Sedangkan tiga komisioner yang diberikan peringatan keras adalah Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq dan dua komisioner lainnya, Heru Efendi dan Vicky Risdianto.

Kuasa hukum Nisa-Syah mengatakan, DKPP menganggap keputusan KPU yang mencoret Nisa-Syah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA). "DKPP mengganggap keputusan KPU sudah benar dan KPU sudah pernah meminta penjelasan MA terkait hal tersebut," ungkapnya, Rabu (02/12/2015).

Masih kata Ima, DKPP menilai KPU Kabupaten Mojokerto sudah benar melaksanakan putusan MA, namun KPU dianggap kurang teliti dalam verifikasi pencalonan. Sehingga dalam sidang dengan agenda putusan tersebut, DKPP memberikan sanksi peringatan kepada komisioner KPU Kabupaten Mojokerto. Terkait putusan tersebut, pihaknya mengaku masih pikir-pikir.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq mengatakan, jika putusan DKPP hanya memberikan peringatan biasa dan peringatan keras saja. "DKPP mengabulkan sebagian permohonan Nisa-Syah yakni memberikan sanksi peringatan pada kami, namun tidak sampai sanksi pemberhentian. Keputusan ini tidak sampai mengubah daftar calon yang sah," jelasnya.

Yuhan memastikan, jika tahapan Pilkada Kabupaten Mojokerto tetap dilanjutkan meski ada peringatan dari DKPP. Pilkada, 9 Desember mendatang tetap lanjut dengan dua pasangan calon dan tidak ada perintah DKPP untuk memasukkan kembali (Nisa-Syah) menjadi calon peserta Pilkada Kabupaten Mojokerto periode 2015-2020.

Dua pasangan calon tersebut yakni, pasangan incumbent, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi (MKP-Pung). Calon nomor urut 2 ini diusung tujuh partai politik (parpol) diantaranya, PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, NasDem, Gerindra, PAN dan PKS dan pasangan independent nomor urut 3, Misnan Gatot-Rahma Shofiana (Misof). [tin/but]

sumber : beritajatim.com

Panwas Pilkada Mojokerto Juga Dilaporkan ke DKPP

Panwas Pilkada Mojokerto Juga Dilaporkan ke DKPP

pns Dedi   11/30/2015 06:36:00 PM

TEMPO.CO, Mojokerto - Selain mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, tim sukses dan relawan pendukung calon bupati dan wakil bupati Mojokerto yang dicoret, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah), juga melaporkan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Mojokerto ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Panwas juga kami laporkan dalam dua hal terkait sikap Panwas atas pengaduan pencoretan Bu Nisa dan terkait pelibatan PNS dan bagi-bagi uang yang dilakukan calon inkumben yang tidak ditindak oleh Panwas,” kata ketua tim sukses Nisa-Syah, Heri Ermawan, Senin, 30 November 2015.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan Panwas belum memanggil kembali Nisa maupun tim sukses atas pengaduan Nisa mengenai pencoretan yang dilakukan KPU setempat. “Secara prosedur seharusnya kami dipanggil dulu tapi langsung diputus begitu saja oleh Panwas melalui surat yang dikirimkan ke kami,” kata Heri.

Menurut Heri, Panwas beralasan tidak bisa menindaklanjuti pengaduan Nisa-Syah karena pecoretan Nisa-Syah sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). “Tapi seharusnya kami dipanggil dulu, tidak langsung diputuskan bahwa tidak bisa ditindaklanjuti seperti ini,” katanya.

Relawan Nisa-Syah juga melaporkan Panwas karena dianggap tidak menindak calon inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) dan melakukan bagi-bagi uang dalam kampanye. “Laporan oleh relawan ini juga sedang diproses DKPP,” kata Heri.

Heri menambahkan bahwa tim sukses Nisa-Syah juga masih menunggu putusan DKPP atas pengaduan pencoretan Nisa-Syah yang dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto. Pengaduan ini sudah disidangkan di DKPP pada Jum’at, 27 November 2015. “Kabarnya besok (1 Desember 2015) tim DKPP akan rapat untuk menentukan putusannya,” kata Heri.

Panwas Pilkada Mojokerto belum bisa dikonfirmasi atas laporan tim Nisa-Syah ke DKPP. Beberapa kali Tempo menghubungi nomor telepon Ketua Panwas Pilkada Mojokerto Miskanto namun tidak direspon.

Sementara itu, Kuasa hukum Nisa-Syah, Ima Mayasari, membenarkan jika Panwas Kabupaten Mojokerto juga dilaporkan ke DKPP atas sikap Panwas dalam menanggapi pengaduan pencoretan Nisa-Syah oleh KPU. “Benar, Panwas juga dilaporkan tim sukses Nisa-Syah ke DKPP,” kata advokat yang berkantor di Jakarta ini.

Mengenai putusan DKPP atas pencoretan Nisa-Syah oleh KPU Kabupaten Mojokerto, menurut Ima, pihaknya masih menunggu putusan dari DKPP. “Kami meminta DKPP agar memerintahkan KPU untuk membatalkan pencoretan Nisa-Syah,” katanya. Menurutnya, KPU salah menafsirkan putusan MA.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq mengaku belum ada pemberitahuan lagi dari DKPP setelah sidang yang digelar Jum’at lalu. “Belum ada panggilan lagi dan tampaknya cukup sekali sidang dan akan diputus,” katanya.

KPU juga telah menyerahkan laporan tertulis seperti diminta DKPP. “Selain memberi keterangan disidang, kami juga sudah menyerahkan laporan tertulis yang isinya menjelaskan mulai dari proses pendaftaran calon sampai terjadi pencoretan pada Nisa-Syah,” katanya. KPU juga telah menyerahkan bukti putusan MA dan surat penjelasan dari Panitera MA atas isi putusan yang sempat dipersoalkan kubu Nisa-Syah. “Semua bukti sudah kami serahkan,” kata pria yang akrab disapa Yuhan ini.

sumber : pilkada.tempo.co

KPU Kabupaten Mojokerto Kekurangan 9.787 Lembar Surat Suara

KPU Kabupaten Mojokerto Kekurangan 9.787 Lembar Surat Suara

surat Dedi   11/27/2015 02:42:00 AM

Mojokerto (beritajatim.com) - Setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto mengetahui kekurangan surat suara sebanyak 9.787 lembar.
Dengan rincian, sebanyak 1.928 lembar surat suara rusak dan kekurangan pengiriman sebanyak 7.859 lembar surat suara.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Logistik, Heru Efendi mengatakan, jumlah surat suara kategori rusak setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan diketahui sebanyak 1.928 lembar surat suara. "Kategori rusak di sini yakni salah cetak, salah potong, sobek dan ada bercak tinta," ungkapnya, Kamis (26/11/2015).

Masih kata Heru, kerusakan surat suara sudah diketahui sejak hari pertama penyortiran dan pelipatan surat suara. Sebanyak 500 lebih lembar surat suara diketahui di hari pertama, sedangkan selebihnya diketahui di hari kedua penyortiran dan pelipatan surat suara. Selain kerusakan, kata Heru, juga ada kekurangan pengiriman surat suara.

"Ada kekurangan kirim sebanyak 7.859 lembar surat suara karena setiap boks berisi 4 ribu lembar surat suara tetapi mayoritas ada kekurangan antara 20 sampai 50 lembar per boks. Ada 208 boks surat suara yang kita terima dari percetakan. Sehingga total surat suara baik rusak maupun kekurangan kirim sebanyak 9.787 lembar surat suara," katanya.

Heru menambahkan, hari ini KPU Kabupaten Mojokerto langsung melaporkan kekurangan surat suara ke PT Temprina Media Grafika. Menurutnya, pihak percetakan berjanji akan cetak tambahan surat suara hari ini juga. Pihak percetakan memperkirakan, cetak tambahan surat suara memerlukan waktu 3 sampai 4 jam.

"Setelah proses cetak tambahan selesai langsung dikirim dan diperkirakan malam nanti sudah dan besok pagi sudah bisa disortir dan dilipat. Tidak ada tambahan biaya untuk cetak tambahan ini karena kekurangan surat suara masih tanggungjawab pihak percetakan," ujarnya.

Menurut Heru, proses pasca sortir dan pelipatan, KPU Kabupaten Mojokerto akan melakukan setting form dan kelengkapan yang lain. Seperti formulir DPC, gambar paslon, cara mencoblos, denah TPS, kemplek untuk KPPS, linmas, saksi dan plastik. Kemudian, lanjut Heru dilakukan setting kotak surat.

"Kotak suara berisi sampul surat suara yang berisi form dan kelengkapannya. Proses yang cukup memakan waktu lama yakni masuk sampul surat suara dan kotak suara karena masih ada kekurangan logistik. Yakni segel dan hologram untuk Berita Acara C1 dan lampiran C1 maupun C1 plano, ini membutuhkan waktu seminggu. Baru kemudian didistribusikan ke PPK, PPS dan TPS," tegasnya.

Sesuai jumlah kebutuhan untuk pemungutan suara 9 Desember nanti, surat suara yang dicetak sebanyak 829.256 lembar. Jumlah itu sudah termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) Pilbup 2015 atau 21.049. DPT Pilbup kali ini ditetapkan 808.207 jiwa.(tin/ted)

sumber : beritajatim.com

KPU Mojokerto Siap Disidang DKPP

KPU Mojokerto Siap Disidang DKPP

siao Dedi   11/27/2015 02:25:00 AM

TEMPO.CO, Mojokerto - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto enerima panggilan sidang dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pengaduan Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah), yang dicoret. Sidang akan digelar Jumat, 27 November 2015.

“Kami sudah menerima surat panggilan dari DKPP dan semua Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto akan hadir,” kata Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhannafiq, Kamis, 26 November 2015.

Tim kuasa hukum Nisa-Syah mengadukan KPU Kabupaten Mojokerto yang mencoret Nisa-Syah sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015. Pencoretan itu berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Tata Usaha Negara yang diajukan pesaing Nisa-Syah, inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi.

Surat rekomendasi dukungan DPP PPP pimpinan Djan Farid yang digunakan Nisa-Syah dianggap palsu. Tanpa dukungan PPP, Nisa-Syah tak memenuhi syarat minimal suara dukungan parpol untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati sehingga Nisa-Syah harus dicoret. Pencoretan itu dilakukan dalam masa kampanye atau setelah Nisa-Syah ditetapkan jadi calon oleh KPU. Atas keputusan itu, kuasa hukum Nisa-Syah melaporkan KPU Mojokerto ke DKPP karena dianggap salah menafsirkan amar putusan MA.

Komisioner KPU Mojokerto mengaku siap dimintai keterangan dalam sidang DKPP. “Kami yakin keputusan kami tidak melanggar aturan dan kami sudah sesuai menjalankan keputusan sebagaimana perintah putusan MA,” kata pejabat yang akrab disapa Yuhan itu.

Tim kuasa hukum Nisa-Syah mempersoalkan sejumlah diktum dalam amar putusan MA tersebut. Salah satunya mengenai perintah pencoretan pasangan nomor 3 Choirun Nisa-Arifudinsjah. Padahal dalam surat keputusan KPU Kabupaten Mojokerto yang jadi obyek sengketa, tidak menyebut urutan nomor melainkan urutan abjad. Dalam surat keputusan KPU yang digugat itu, Choirun Nisa-Arifudinsjah disebut dalam urutan C.

Atas masalah itu, KPU Mojokerto telah meminta penjelasan dan dibalas melalui surat tertulis oleh Panitera MA. “KPU sudah menerima surat dari Panitera MA yang menyatakan yang dimaksud angka 3 dalam putusan itu sama dengan huruf C. Dengan demikian perbedaan tafsir sudah terjawab,” kata Yuhan.

Dalam sidang DKPP nanti, menurutnya, KPU akan menjelaskan mulai awal proses pendaftaran, munculnya dualisme surat dukungan DPP PPP hingga ada gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sampai kasasi ke MA yang memerintahkan pencoretan Nisa-Syah.

Kuasa hukum Nisa-Syah, Ima Mayasari, menganggap KPU Kabupaten Mojokerto salah menafsirkan amar putusan MA. “MA memerintahkan pembatalan surat keputusan KPU yang awal sehingga semua calon seharusnya dibatalkan dan dimulai pendaftaran lagi,” katanya.

Ia juga menggugat KPU yang serta merta menetapkan dua calon yang tersisa. “Di putusan MA tidak ada perintah menetapkan dua pasangan yang tersisa,” katanya. Ia meminta DKPP memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk mencabut surat keputusan pencoretan Nisa-Syah dan mengembalikan Nisa-Syah sebagai calon bupati dan wakil bupati. “Saya kasihan pada Bu Nisa yang sudah dirugikan dan dihilangkan haknya,” katanya.

Dengan dicoretnya calon nomor urut 1 Nisa-Syah, maka hanya ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto dalam Pilkada 2015 yakni nomor urut 2 inkumben Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan nomor 3 calon perseorangan Misnan Gatot-Rahma Shofiana.

Nisa-Syah diusung PKB, PPP, PBB, dan Hanura sedangkan Mustofa-Pungkasiadi diusung PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, NasDem, Gerindra, PAN, dan PKS. Mustofa dan Nisa adalah bekas Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2010-2015 namun kini pecah kongsi dan sama-sama mencalonkan bupati namun Nisa terjegal di tengah jalan.

sumber : pilkada.tempo.co

DKPP Perintahkan KPU Mojokerto Masukkan Lagi Nisa-Syah? Fakta atau hanya Isu?

DKPP Perintahkan KPU Mojokerto Masukkan Lagi Nisa-Syah? Fakta atau hanya Isu?

pilbup Dedi   11/22/2015 09:34:00 PM

Mojokerto (beritajatim.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto angkat bicara terkait beredarnya isu yang menyebutkan jika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk memasukan kembali nama pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Choirun Nisa-Arifudinsyah (Nisa-Syah) sebagai peserta Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto  Ayuhanafiq dihadapan wartawan mengaku mendengar isu di masyarakat terkait perintah DKPP kepada KPU tersebut.

"Tidak ada perintah seperti itu kepada kita sehingga kita perlu meluruskan isu itu. Jangankan kita (KPU Kabupaten Mojokerto, red) dipanggil ke DKPP, sampai saat ini saja kita belum pernah menerima surat resmi atas laporan ke DKPP itu," ungkapnya, Minggu (22/11/2015).

Mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto ini menambahkan Mahkamah Agung (MA) sudah memberikan jawaban tertulis melalui Panitera MA dengan Nomor 1549/PAN/HK.06/XI/2015 tanggal 17 November 2015 atas surat dari KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 319/KPU-Kab-014.329790/XI/2015 tentang Permohonan Jawaban.

Jawaban tersebut, lanjut Yuhan, yang menjadi dasar pencoretan paslon Nisa-Syah.

"Sebelumnya KPU Kabupaten Mojokerto mengirimkan surat ke MA tanggal 3 Nopember 2015 terkait sengketa antara H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan H. Pungkasiadi, SH melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (tergugat) dan Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd dan H. Ariefudinsjajh, SH(Tergugat Interfensi)," katanya.

Dalam amar putusannya pada poin empat dinyatakan MA mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan dan berita acara baru sebagai pengganti keputusan dan berita acara yang dinyatakan batal tersebut yang terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan calon nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirunnisa, M.Pd sebagai Calon Bupati dan H. Ariefudinsjah, SH sebagai calon Wakil Bupati.

KPU memohon penjelasan dari Mahkamah Agung dikarenakan dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kab. Mojokerto Nomor : 28/BA/VIII//2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 dan keputusan KPU Kab. Mojokerto Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tidak menyebutkan angka melainkan huruf (A,B,C,) apakah angka 3 yang dimaksud sama dengan huruf C.

"Dan MA sudah menjawab dalam suratnya 13 Nopember bahwa dimaksudkan angka 3 sama dengan huruf C. Jawaban tersebut dikirim via email juga pos, kita sudah sampaikan jawaban MA ini ke jajaran kita (PPK, PPS, KPPS) maupun Panwaslu dan masing-masing timses karena memang sebelumnya Panwaslu memberikan rekom untuk konsultasi tertulis bukan rekom memasukan paslon Nisa-Syah," jelasnya.

Yuhan menambahkan, saat ini KPU Kabupaten Mojokerto memasuki tahapan proses sosialisasi kepada masyarakat terkait jumlah paslon yang menjadi peserta Pilbup Mojokerto, 9 Desember mendatang.
Pihaknya juga mengirim surat ke jajarannya untuk mengundang tokoh masyarakat (tomas) guna memberikam pemahaman agar tidak ada isu yang salah berkembang di masyarakat.(tin/ted)

sumber : beritajatim.com

Digugat, KPU Kabupaten Mojokerto Tetap Cetak Surat Suara Bergambar 2 Pasangan Calon

Digugat, KPU Kabupaten Mojokerto Tetap Cetak Surat Suara Bergambar 2 Pasangan Calon

surat Dedi   11/21/2015 12:43:00 AM

Mojokerto - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto nekat mencetak surat suara bergambar dua pasangan calon (paslon). Padahal, keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 yang mencoret paslon Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) masih digugat paslon Nisa-Syah.

Kubu Nisa-Syah masih mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan kasasi No 539 K/TUN/PILKADA/2015 tertanggal 3 November 2015 yang menjadi dasar KPU mencoret Nisa-Syah dari peserta Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2015. Sementara penyelenggara pemilu ini justru nekat mencetak surat suara bergambar dua paslon.

Sebanyak 829.256 lembar surat suara Pilbup 2015 bergambar paslon incumbent nomor urut 2, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi (MKP-Pung) dan pasangan independent nomor urut 3, Misnan-Rahma Sofiana (Misnan). Padahal ada resiko besar yang bakal ditanggung KPU jika sampai permohonan PK kubu Nisa-Syah dikabulkan MA sehingga merubah surat suara dengan gambar tiga paslon.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhannafiq menegaskan, jika pencetakan surat suara terpaksa dilakukan mengingat masa persiapan Pilbup yang hanya menyisakan tiga minggu lagi. "Kita menunjuk pihak ke tiga, PT Temprina Media Grafika untuk mencetak surat suara dengan harga Rp120 per lembar," ungkapnya, Jum'at (20/11/2015).

Masih kata Yuhan, sebanyak 829.256 lembar surat suara tersebut sesuai jumlah kebutuhan untuk pemungutan suara 9 Desember mendatang. Jumlah tersebut, lanjut Yuhan, sudah termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT Pilbup 2015 atau 21.049 dari DPT Pilbup yang ditetapkan sebanyak 808.207 jiwa.

"Desain surat suara hanya menampilkan dua gambar paslon tersebut, mengacu pada keputusan No 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tertanggal 14 November 2015. Kami tak mau berandai-andai, sampai hari ini kami anggap tetap dua paslon. Jika upaya hukum kubu Nisa-Syah membuahkan hasil, kita siap," katanya.

Yuhan menambahkan, anggaran yang didapatkan KPU Kabupaten Mojokerto dari pengadaan barang dan jasa masih cukup karena jauh dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Namun untuk waktu, pihaknya memilih akan menambatkan kebijakan ke KPU pusat untuk menghadapi kemungkinan adanya perubahan keputusan.(tin/kun)

(sumber : beritajatim.com)

Kuasa Hukum Paslon Nisa-Syah Minta KPU Tunda Pilkada Mojokerto

Kuasa Hukum Paslon Nisa-Syah Minta KPU Tunda Pilkada Mojokerto

tunda Dedi   11/16/2015 09:04:00 PM

Mojokerto (beritajatim.com) - Kuasa hukum Nisa-Syah, Ima Mayasari meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mojokerto. Menurutnya jika Nisa-Syah dicoret, maka semua calon harus dicoret.

"Sesuai tahapan pengajuan sengketa pilkada, kami meminta Panwas setempat agar memerintahkan KPU membatalkan berita acara dan surat keputusan pencoretan Nisa-Syah dan penetapan dua pasangan calon yang tersisa, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan Misnan Gatot-Rahma Shofiana," ungkapnya, Senin (16/11/2015).

Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto tersebut tercantum dalam berita acara nomor 47/BA/XI/2015 dan surat keputusan nomor 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 Nopember 2015 yang menetapkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

"Kita juga minta KPU Kabupaten Mojokerto memberlakukan kembali berita acara dan surat keputusan sebelumnya yakni berita acara nomor 28/BA/VIII/2015 dan surat keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015," katanya.

Pengacara yang pernah mendampingi para Forum Lintas PWNU penggugat Muktamar NU di Jombang Agustus 2015 lalu ini juga meminta Panwas memerintahkan KPU menunda pelaksanaan pilkada sampai ada penyelesaian hukum yang berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, diktum dalam putusan kasasi MA tersebut juga multitafsir.

"Jika MA memerintahkan KPU membatalkan surat keputusan KPU yang awal maka semuanya harus dicoret, tidak hanya Nisa-Syah. Dalam SK KPU tidak menyebut nomor urut 1, 2 dan 3, tapi abjad A, B, dan C. Kalau nomor urut 3 itu calon lain, Misnan-Shofi," ujarnya.



Meski UU Pilkada menyatakan putusan kasasi perkara TUN Pilkada adalah final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain, Ima bersikukuh akan tetap memperjuangkan kliennya. Ia mengaku akan berjuang menegakkan keadilan pada orang yang dizolimi.

"Kami tidak pernah tahu Fatwa MA tapi keputusan MA membatalkan surat keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015," jelasnya.

Pihaknya mengaku sudah mengutip nomor 2 di PTTUN RI membatalkan keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2015 beserta Berita Acara.

"Redaksi keputusan nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sudah jelas nama calon A, B, C. Jika dibatalkan, dibatalkan semua. Jika melaksanakan keputusan MA, dibatalkan tidak ada calon. Yang dicoret MA nomor urut 3, Bu Nisa nomor urut 1. Di MA, hanya Mojokerto yang dikabulkan MA, yang lain ditolak. Patut dipertanyakan," tegasnya.(tin/kun)

Cabup Mojokerto Nisa Lapor Panwas Dikawal Puluhan Pendukung Setelah Dicoret KPU

Cabup Mojokerto Nisa Lapor Panwas Dikawal Puluhan Pendukung Setelah Dicoret KPU

panwaslu Dedi   11/16/2015 06:34:00 PM

Mojokerto - Pasca dicoret dari peserta Pilbup 2015 oleh KPU Kabupaten Mojokerto, calon bupati Choirun Nisa melapor ke Panwaslu setempat, Senin (16/11/2015). Istri Ketua PCNU Mojokerto dikawal puluhan pendukungnya.

Pantauan detikcom di kantor Panwaslu di Jalan Raya Bangsal, puluhan massa pendukung cabup Nisa memadati pintu gerbang lembaga pengawas pemilu. Sementara Nisa didampingi kuasa hukumnya membuat laporan di ruangan Ketua Panwaslu. Puluhan anggota TNI dan Polri menjaga ketat aksi ini. Terlihat anjing pembubar massa disiagakan tepat di balik pintu gerbang kantor Panwaslu.

"Kami melaporkan KPU atas pencoretan pasangan Nisa-Syah (Choirun Nisa-Arifudinsjah). Ada beberapa hal yang menurut kami dilanggar oleh KPU," kata anggota tim pemenangan pasangan Nisa-Syah, Irsyad di lokasi.

Kedatangan Nisa bersama puluhan pendukungnya sejak sekitar pukul 14.45 Wib, hingga pukul 15.10 belum selesai. Terlihat Nisa yang didampingi seorang kuasa hukumnya dan beberapa perwakilan tim pemenangan masih berada di dalam ruangan Ketua Panwaslu. Sayangnya, pasangan Nisa, Arifudinsjah tak terlihat dalam aksi kali ini.

KPU Kabupaten Mojokerto resmi mencoret paslon Nisa-Syah dari peserta Pilbup 2015, Sabtu (14/11) malam. Keputusan KPU itu menyusul adanya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) No 539 K/TUN/PILKADA/2015 tertanggal 3 November 2015 yang mengabulkan permohonan paslon nomor urut 2, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi agar Nisa-Syah dicoret.

Dengan demikian, peserta Pilbup Mojokerto menyisakan 2 paslon. Yakni, pasangan nomor urut 2, Mustofa-Pungkasiadi dan pasangan independen nomor urut 3, Misnan-Shofi.

Mustofa-Pungkasiadi diusung 7 parpol. Antara lain, Partai Golkar, NasDem, PDIP, Demokrat, PAN, PKS, dan Gerindra. Sementara pasangan Nisa-Syah diusung PPP, PKB, PBB, dan Hanura.
(bdh/bdh).
news.detik.com

Dicoret Dari Pilbup, Kubu Nisa-Syah Siap Gugat KPU Kabupaten Mojokerto

Dicoret Dari Pilbup, Kubu Nisa-Syah Siap Gugat KPU Kabupaten Mojokerto

rapat Dedi   11/15/2015 01:26:00 AM

darigempolkerep.blogspor.com - KPU Kabupaten Mojokerto akhirnya mengambil keputusan untuk mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nisa-Syah setelah menggelar rapat pleno tertutup di Kantor KPU, Jalan RA Basoeni, Sabtu (14/11/2015) sekitar pukul 19.05 Wib. Pasca pencoretan itu, calon bupati dan wakil bupati Mojokerto, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Arif) akan menggugat berita acara nomor 47/BA/XI/2015 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto nomor 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 Nopember 2015 tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Sukses pasangan Nisa-Syah, Heri Ermawan. Dia menilai, keputusan KPU Kabupaten Mojokerto yang malam ini resmi mencoret Nisa-Syah merupakan sebuah pelanggaran serius.

"Kami masih mempelajari alasan mencoretnya itu, kalau alasan mencoretnya itu keputusan MA yang cacat hukum, kami akan menggugat KPU ke DKPP juga ke PT TUN," kata Heri saat dihubungi Sabtu (14/11/2015).

Dalam berita acara nomor 47/BA/XI/2015 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto nomor 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 Nopember 2015 tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015, KPU Kabupaten Mojokerto mencoret pasangan Nisa-Arif dan menetapkan dua pasangan yang tersisa yakni calon petahana Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan pasangan perseorangan Misnan Gatot-Rahma Shofiana.

"Kami ambil beberapa keputusan, yang pertama merubah berita acara No 28/BA/VIII/2015 dan keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No 31/Kpts.KPU-Kab-014.329790/2015 tentang penetapan paslon bupati-wabup peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Mojokerto tertanggal 24 Agustus 2015," kata ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq kepada wartawan.

Menurut Heri, keputusan KPU yang baru itu merupakan pelanggaran serius sebab diambil berdasarkan putusan kasasi MA yang cacat hukum.

Heri menjelaskan, objek yang akan digugat ke PT TUN Surabaya itu adalah Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No 61/Kpts/KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 yang menganulir keputusan penetapan paslon peserta Pilbup 2015 No 31/Kpts.KPU-Kab-014.329790/2015 tertanggal 24 Agustus 2015. Keputusan tersebut mencoret pasangan Nisa-Syah dari peserta Pilbup 2015. "Yang kami gugat keputusan KPU yang baru," tegasnya.

Adanya kalimat 'pasangan calon nomor 3' dalam amar putusan itu lah yang membuat produk hukum MA ini dinilai kubu Nisa-Syah cacat hukum. Pasalnya, dalam objek yang digugat, Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No 31/Kpts.KPU-kab-014.329790/2015, paslon Nisa-Syah bukan lah pasangan nomor 3.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhannafiq mengaku, jika keputusan pencoretan tersebut sudah dikordinasikan dengan KPU Pusat dan meminta penjelasan ke MA. "Kami resmi mencoret Choirun Nisa-Arifudinsjah. Kami siap jika ada gugatan lagi, semua langkah yang ditempuh KPU termasuk hal itu," ujarnya. (gem/rep)

Siaga Satu, 2.600 Personel TNI-Polri Amankan KPU Kabupaten Mojokerto

Siaga Satu, 2.600 Personel TNI-Polri Amankan KPU Kabupaten Mojokerto

TNI Dedi   11/15/2015 01:05:00 AM

Enggran Eko Budianto - detikNews
Mojokerto: news.detik.com - Menjelang rapat pleno KPU Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), status keamanan ditingkatkan menjadi siaga satu, Sabtu (14/11/2015).

Sekitar 2.600 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan menjaga kantor penyelenggara pemilu dan objek vital lainnya. Sweeping senjata tajam dan bahan peledak pun bakal dilakukan terhadap pengunjuk rasa.

Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto membenarkan peningkatan status keamanan menjadi siaga satu. Menurutnya, dalam waktu 1-2 hari ke depan, KPU akan menggelar rapat pleno tersebut.

"Siaga satu ini tidak ada kesempatan anggota untuk pulang ke rumah. Yang lepas piket, cadangan semuanya standby di mapolres, mapolsek, maupun tempat-tempat lain yang sudah ditentukan," kata Budhi kepada wartawan.

Untuk menjaga keamanan saat rapat pleno digelar maupun setelahnya, lanjut Budhi, sekitar 2.600 personel gabungan TNI-Polri disiagakan. Selain tu, ada bantuan personel datang dari Kodim 0815 Mojokerto, 3 satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Jatim, 1 SSK Batalyon Kavaleri (Yonkav) 3 Malang, serta 500 personil organik Polres Kota Mojokerto.

"Kami tak akan mencampuri keputusan KPU, tugas kami mengamankan agar rapat pleno tersebut berjalan lancar, aman, tertib," ujarnya.

Tempat yang menjadi prioritas utama pengamanan, menurut Budhi adalah kantor KPU Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basoeni. Hal itu menyusul akan adanya aksi unjuk rasa massa pendukung paslon nomor urut 1, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) ke kantor penyelenggara pemilu itu, Minggu (15/11).

Tak hanya pasukan Brimob dan TNI, sejumlah kendaraan taktis milik polisi disiagakan di kantor KPU Kabupaten Mojokerto. Antara lain, mobil water canon, mobil security barrier (pagar berduri), kendaraan taktis Barracuda, hingga anjing pembubar massa (K9).

Untuk mencegah aksi anarkis massa pendukung Nisa-Syah, Budhi mengaku bakal melakukan pemeriksaan di sejumlah titik kumpul massa. Pemeriksaan itu untuk mencegah massa membawa senjata tajam, bahan peledak, dan barang berbahaya lainnya saat berunjuk rasa.

"Menurut informasi, tujuan aksi massa ke kantor KPU. Dari awal titik kumpul akan kami ingatkan peserta unjuk rasa agar tidak membawa barang-barang berbahaya. Karena dalam UU No 12 Tahun 1951, membawa senjata tajam, bahan peledak, dapat dikenakan UU darurat itu. Kami akan lakukan penegakan hukum, jika itu dilanggar pasti kami amankan," tegasnya.

Ketegangan dalam Pilkada Mojokerto ini menyusul adanya putusan MA yang dimenangkan kubu paslon nomor urut 2, Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi (MKP-Ipung). Amar putusan MA No 539 K/TUN/PILKADA/2015 tertanggal 3 November 2015 itu mengabulkan permohonan kubu paslon MKP-Ipung yang menggugat keputusan KPU Kabupaten Mojokerto.

MA menyatakan batal dan tidak sah berita acara No 28/BA/VIII/2015 dan keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No 31/Kpts.KPU-kab-014.329790/2015 tentang penetapan paslon bupati-wabup peserta Pilkada tertanggal 24 Agustus 2015.

Kedua produk KPU itu dianggap melanggar ketentuan sebab meloloskan paslon Nisa-Syah. Pasalnya, surat rekomendasi dukungan dari DPP PPP kubu Djan Faridz No 532/KPTS/DPP/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang digunakan pasangan nomor urut 1 itu untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Mojokerto ternyata palsu.

Adanya putusan MA, sebagai pihak tergugat KPU Kabupaten Mojokerto harus mengganti surat keputusan tentang penetapan paslon peserta Pilkada dengan mencoret paslon Nisa-Syah.

Salinan amar putusan MA itu telah diterima KPU Kabupaten Mojokerto sejak Senin (9/11). Selaku pihak tergugat, KPU memiliki waktu 7 hari untuk mengeksekusi putusan tersebut terhitung sejak menerima salinan amar putusan. Namun, sampai hari ini, KPU tak kunjung menggelar rapat pleno.

MKP dan Nisa merupakan pasangan Bupati dan Wabup Mojokerto yang terpilih dalam Pilkada 2010. Pada Pilkada 2015, keduanya memilih pecah kongsi.

MKP kembali maju memilih berpasangan dengan seorang pengusaha tebu, Pungkasiadi. Paslon nomor urut 2 ini diusung 7 parpol Koalisi Purbantara. Yakni, Partai Golkar, NasDem, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan PDIP.

Sementara Nisa memilih berpasangan dengan eks politisi dari DPD Partai Golkar Jatim, Arifudinsjah. Paslon nomor urut 1 ini diusung 4 parpol Koalisi Sabara. Yakni, PPP, Hanura, PBN, dan PKB. Selain kedua paslon tersebut, Pilkada Mojokerto juga bakal diramaikan paslon independen, Misnan Gatot-Rahma Shofiana.
(fat/fat)

KPU RI Perintahkan KPU Kabupaten Mojokerto Patuhi Putusan MA

KPU RI Perintahkan KPU Kabupaten Mojokerto Patuhi Putusan MA

RI Dedi   11/14/2015 12:46:00 AM

Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Mojokerto

Jum'at, 13-11-2015 | 19:02

Oleh : Iman Pujiono

Jakarta pojokpitu.com, Untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dikabulkanya gugatan kasasi pasangan calon MKP-Pungkasiadi, KPU Mojokerto berkonsultasi ke KPU RI. Hasilnya, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menginstrusikan kepada KPU Mojokerto untuk mengelar rapat pleno dan mematuhi keputusan MA.   Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayyuhanafik saat ditemui wartawan di Gedung KPU RI belum bisa memastikan jika pihaknya akan mencoret pasangan Choirunnisah-Arifudinsyah. Namun persoalan itu akan diputuskan dalam rapat pleno yang akan digelar KPU Mojokerto.   Kasus ini bermula ketika pasangan Choirunnisa-Arifudinsyah  mendapat rekom dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz. Namun rekom PPP dianggap bermasalah dan digugat oleh pasangan calon MKP-Pungkasidi. Gugatan itu awalnya ditolak oleh PTTUN Surabaya, namun dikabulkan di tingkat Kasasi Mahlamah Agung. (mud)

KPUD Mojokerto Sambangi MA untuk Konsultasi

KPUD Mojokerto Sambangi MA untuk Konsultasi

Mahkamah Agung Dedi   11/13/2015 01:04:00 AM

TERASBINTANG.com — Menindaklajuti putusan Mahkamah Agung terkait dikabulkannya gugatan kasasi MKP, KPUD Mojokerto menyambangi kantor MA hari ini, Kamis (12/11). KPUD Mojokerto didampingi staf hukum KPU Pusat tiba di kantor MA sekitar pukul 09.30 WIB. Sayangnya dalam kesempatan itu rombongan tak bisa bertemu dengan hakim MA.

“Nggak bisa ketemu. Kita sih berharapnya besok bisa ketemu dengan hakim, karena habis itu sudah weekend,” terang Ketua KPUD Mojokerto, Ayyuhan Nafiq, kepada Terasbintang.com di gedung Mahkamah Agung.

Tujuan kedatangan KPUD Mojokerto ke MA guna berkonsultasi terkait konsekuensi hukum dikabulkannya gugatan MKP. Apakah pihak tergugat (Cabub- Cawabub Choirunnisah dan Arifudinsyah) bisa ikut pilkada pada 9 Desember atau tidak.

KLIK DI SINI JUGA BOLEH!

“Ini kan politik ya. Kita sangat berhati-hati, ” ujar Ayyuhan Nafiq beralasan.
Sampai saat ini, KPUD Mojokerto masih belum membuang Cabub Choirunnisah dalam daftar. KPUD Mojokerto harus memastikan konsekuensi hukum hasil putusan gugatan kasasi sebelum melakukan langkah lebih lanjut.

Masalah ini bermula ketika Cabub Choirunnisah mendapat rekom dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz. Pihak MKP yang juga akan maju di Pilkada Mojokerto melayangkan gugatan karena menganggap rekomendasi PPP dinilai cacat hukum. Gugatan ini ditolak oleh PTTUN Surabaya namun dikabulkan di tingkat kasasi.
(Wa)

HABIS BACA BERITA, NONTON FILM DI SINI!